Sleman, IDN Times - Beredar kabar ada intervensi terhadap Perguruan Tinggi jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Jika benar ada intervensi terhadap kampus, dinilai sesuatu yang ironis.
"Di era keterbukaan, di era demorasi kayak gitu, intervensi dalam dunia akademik sesuatu yang ironi," ujar Wakil Rektor Bidang Kemahasiswan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sujito, di kampus UGM, Rabu (7/2/2024).
Arie menilai intervensi tidak akan efektif di era keterbukaan informasi saat ini, berbeda dengan era Orde Baru (Orba). "Kalau dulu di zaman Orde Baru ya, karena tidak ada informasi yang terbuka. Kalau sekarang masih membuat intervensi pasti tidak efektif," ujarnya.
Arie juga menyinggung sivitas akademika seradikal-radikalnya akan menggunakan pemikirannya bukan otot. "Itu terlalu sayanglah membuat pilihan-pilihan intervensi, publik pasti akan ketawa. Kalau bener ya ada intervensi," ungkapnya.
Arie menyinggung Presiden Joko 'Jokowi' Widodo yang merupakan produk demokrasi, dan istana pernah menyampaikan menghargai perbedaan, menghargai pluralitas, kritik, dan sebagainya. Jika ada intervensi seharusnya Perguruan Tinggi bisa mempertanyakan komitmen Presiden tersebut.
"Saya yakin, kita berpikir membangun demokrasi itu. Mahal kalau ini diambrukkan lagi, karena itu pula, kampus berkepentingan tegaknya demokrasi," ujar Arie.
Arie sendiri mengaku tidak mendengar adanya intervensi di lingkup Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Termasuk di lingkup UGM, disebutnya tidak ada intervensi. "Kok saya gak denger ya itu (intervensi). Ora eneng (gak ada) di UGM," kata dia.
Menurutnya saat ini jika ada intervensi sangat mudah diketahui. Intervensi tersebut ditegaskan Arie juga tidak akan efektif. "Yang paling efektif adalah menjaga integritas Pemilu," ungkap Arie.