Ribuan Massa Gelar Aksi di Titik Nol Jogja, Ini Tuntutannya
- Ribuan massa Gerakan Rakyat Yogyakarta, terdiri dari mahasiswa, masyarakat sipil, dan suporter sepak bola, berunjuk rasa di Titik Nol Kilometer Yogyakarta pada 28 Oktober 2026.
- Aksi menuntut karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional, upah layak dan harga kebutuhan pokok turun, penghentian kriminalisasi rakyat, serta pengusutan korupsi Mandala Krida.
- Aliansi Jogja Memanggil turut menyoroti lingkungan, ketimpangan ekonomi, agraria, pendidikan, kebebasan sipil, dan tata kelola MBG; massa membubarkan diri sekitar pukul 18.00 WIB.
Yogyakarta, IDN Times — Ribuan orang yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Rabu (28/10/2026). Massa yang berasal dari berbagai elemen, mulai dari mahasiswa, masyarakat sipil, hingga suporter sepak bola di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan empat tuntutan utama, yakni penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, penetapan upah buruh yang layak, penurunan harga kebutuhan pokok, serta penghentian kriminalisasi terhadap rakyat. Massa juga mendesak agar kasus korupsi Mandala Krida diusut tuntas.
Massa sampaikan empat tuntutan utama
Ribuan orang yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Rabu (28/10/2026). (IDN Times/Herlambang Jati) Perwakilan Gerakan Rakyat Yogyakarta, Ariefsyah Hidayatulah, menyerukan empat tuntutan utama dalam aksi di Titik Nol Kilometer Yogyakarta meliputi:
1. Menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
2. Menetapkan upah buruh yang layak dan menurunkan harga kebutuhan pokok.
3. Menghentikan kriminalisasi terhadap rakyat yang tertindas dan tereksploitasi.
4. Mengusut tuntas kasus korupsi Mandala Krida.
Setelah menyampaikan tuntutan, massa membubarkan diri sekitar pukul 18.00 WIB.
Aliansi Jogja Memanggil soroti persoalan lingkungan dan kesejahteraan rakyat
Ribuan orang yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Rabu (28/10/2026). (IDN Times/Herlambang Jati) Dalam keterangan tertulisnya, Aliansi Jogja Memanggil mengangkat tema “Pemuda dan Rakyat Bersatu Melawan Rezim Anti Rakyat dan Anti Demokrasi”. Aliansi tersebut menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai berdampak pada kehidupan masyarakat, mulai dari kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi, konflik agraria, mahalnya biaya pendidikan, hingga ancaman terhadap kebebasan sipil.
Mereka juga menyoroti persoalan upah buruh dan sulitnya akses terhadap pekerjaan yang layak bagi kaum muda. Menurut aliansi, kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran negara perlu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Selain itu, Aliansi Jogja Memanggil mengkritik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait persoalan yang mereka soroti mengenai penggunaan anggaran dan tata kelolanya.
Dalam pernyataan yang sama, aliansi turut mengangkat persoalan karhutla dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan.
Aliansi sampaikan tuntutan tambahan
Ribuan orang yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Rabu (28/10/2026). (IDN Times/Herlambang Jati) Selain empat tuntutan yang disampaikan dalam aksi, Aliansi Jogja Memanggil memuat sejumlah tuntutan lain dalam pernyataan sikap tertulisnya.
Tuntutan tersebut antara lain meminta penindakan terhadap korporasi yang menyebabkan karhutla, transparansi hak guna usaha (HGU), jaminan pekerjaan yang layak, serta penghentian perampasan tanah dan eksploitasi alam.
Aliansi juga meminta penghentian program MBG, penyediaan pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis, serta pengalihan anggaran negara untuk kepentingan rakyat.
Di bidang kebebasan sipil, mereka mendesak penghentian kriminalisasi terhadap rakyat, penghentian pembungkaman terhadap pengemudi ojek online (ojol), dan pemenuhan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
Tuntutan lainnya mencakup penarikan militer ke barak, pembatalan pembangunan batalion teritorial, penolakan terhadap organisasi kemasyarakatan yang mereka sebut reaksioner, serta pembangunan wadah persatuan rakyat di setiap wilayah.
