Jutaan Anak Muda Nganggur, Guru Besar UGM Desak Reorientasi Pendidikan

10 Agu 2026, 20:49 WIBKota Yogyakarta

Paulus Risang

News

Channel

Add Us on Google

Jutaan Anak Muda Nganggur, Guru Besar UGM Desak Reorientasi Pendidikan

Ilustrasi pelamar kerja di Job Fair. (IDN Times/Ardiansyah Fajar)

Intinya Sih

Pengangguran Indonesia mencapai 7,22 juta orang pada Mei 2026; TPT usia 15–24 tahun naik menjadi 17,37 persen, dengan lulusan SMK mencatat tingkat tertinggi 7,68 persen.
Sekitar 3,4 juta pencari kerja baru tiap tahun bersaing dengan pengangguran lama hingga sedikitnya 10,62 juta orang, sementara otomatisasi dan daya serap kerja terbatas memperketat persaingan.
Prof. Agus Sartono mendesak reorientasi pendidikan melalui penguatan riset, inovasi, vokasi, magang, kolaborasi industri, serta industrialisasi untuk menyelaraskan kompetensi lulusan dan membuka lapangan kerja.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Yogyakarta, IDN Times - Angka pengangguran yang tinggi di kalangan lulusan muda di tengah perkembangan teknologi dinilai menjadi persoalan serius dalam sistem pendidikan nasional. Data Sakernas BPS Mei 2026 mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,22 juta orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun tipis 0,03 persen menjadi 4,65 persen, tetapi TPT kelompok usia 15–24 tahun justru naik 1,01 persen menjadi 17,37 persen. Berdasarkan tingkat pendidikan, lulusan SMK memiliki TPT tertinggi sebesar 7,68 persen, diikuti lulusan SMA sebesar 6,17 persen.

Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Prof. Dr. R. Agus Sartono, mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran fungsi pendidikan dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan nasional. Menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan kualitas perguruan tinggi, terutama dalam riset dan inovasi, tanpa mengabaikan pengembangan pendidikan vokasi.

“Apapun jenjang dan jenis pendidikan, bottom line-nya adalah kebekerjaan lulusan. Dengan kata lain waiting time bisa semakin singkat, agar tidak justru menambah pengangguran,” ujar Agus dalam keterangannya, Senin (10/8/2026).

Agus menilai persoalan pengangguran semakin kompleks karena perekonomian nasional masih menghadapi ketidakpastian. Kondisi tersebut mencakup pelemahan nilai tukar rupiah, korupsi, praktik illegal mining, hingga illegal business.

“Kewaspadaan diperlukan di tengah ancaman gelombang PHK akibat otomatisasi dan disrupsi teknologi,” tuturnya.

Timpangnya jumlah lulusan dan daya serap dunia usaha

Agus mengatakan persoalan pengangguran tidak terlepas dari ketimpangan antara jumlah lulusan dan kemampuan pasar kerja menyerap tenaga kerja. Setiap tahun sekitar 3,7 juta lulusan SMA, SMK, MA, dan sederajat menyelesaikan pendidikan. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,9 juta melanjutkan ke perguruan tinggi, sedangkan 1,6 juta lainnya langsung masuk ke pasar kerja.

Selain itu, sekitar 1,8 juta lulusan perguruan tinggi juga mencari pekerjaan. Dengan demikian, terdapat sekitar 3,4 juta pencari kerja baru yang kemudian bersaing dengan pengangguran yang sudah ada, sehingga totalnya mencapai sedikitnya 10,62 juta orang.

“Angka-angka ini tidak banyak mengalami perubahan selama sepuluh tahun terakhir, karena luaran pendidikan di jenjang SLTA dan Pendidikan Tinggi tidak bisa dihentikan. Di sinilah tantangan riil bagi pemerintah, agar menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga penciptaan kesempatan kerja meningkat,” paparnya.

Menurut Agus, jutaan pencari kerja tersebut harus bersaing untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang semakin terbatas dengan latar belakang kompetensi yang beragam. Kondisi ini membuat sebagian lulusan perguruan tinggi bekerja pada posisi yang berada di bawah kualifikasinya, sementara otomatisasi membuat perusahaan semakin selektif dalam merekrut tenaga kerja.

Mendorong pembiayaan konsumtif

Ilustrasi daftar pinjol (pexels.com/Ivan Samkov)

Agus mengingatkan tingginya pengangguran dapat berdampak lebih luas terhadap ketahanan ekonomi nasional. Pendapatan masyarakat yang rendah membuat kemampuan menabung melemah dan mendorong ketergantungan pada pembiayaan konsumtif. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pinjaman online legal mencapai Rp105,14 triliun pada Juni 2026, naik 25,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Agus, kondisi tersebut menunjukkan melemahnya kemampuan masyarakat dalam membentuk modal melalui tabungan. “Ini menjadi peringatan serius betapa bahayanya jika konsumsi dibiayai dengan utang. Rendahnya kemampuan pembentukan kapital melalui tabungan dan melonjaknya kredit konsumtif melalui pinjol menjadi ancaman jangka panjang bagi perekonomian nasional, terlebih saat penduduk usia produktif bergeser menjadi lansia,” urainya.

Revitalisasi pendidikan vokasi

Agus menilai pemerintah perlu melanjutkan revitalisasi pendidikan vokasi sebagai salah satu upaya mengatasi ketimpangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia kerja. Agenda tersebut telah dimulai melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, yang bertujuan meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. Penguatan program magang serta kerja sama pemerintah, industri, dan institusi pendidikan juga dinilai penting untuk memperkecil kesenjangan kompetensi lulusan.

Menurut Agus, pembangunan politeknik di kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus perlu dilanjutkan untuk memperkuat keterkaitan pendidikan vokasi dengan industri. Keberadaan politeknik di kawasan tersebut dapat mendukung akses magang sekaligus memudahkan technical assistant dari industri. Selain menghasilkan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan industri, pendidikan vokasi diharapkan mampu melahirkan wirausaha baru yang menciptakan lapangan kerja.

Namun, revitalisasi pendidikan vokasi dinilai belum cukup untuk mengatasi persoalan pengangguran. Pemerintah juga perlu mendorong industrialisasi agar tersedia lebih banyak kesempatan kerja serta memperkuat kualitas pendidikan tinggi, terutama dalam bidang riset dan inovasi.