Bantul, IDN Times - Jelang pengumuman hasil Pemilu 2024, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyatakan jika terdapat sengketa politik maka penyelesaian perkara dilakukan secara transparan.
"Buka saja seluas-luasnya lewat Mahkamah Konstitusi, dengan catatan Mahkamah Konstitusi dan institusi yang memutus perkara harus transparan," katanya di Kampus UMY, Kamis (14/3/2024) sore.
Menurutnya saat ini terdapat ketidakpercayaan pada institusi-institusi penyelesaian perkara Pemilu. Saatnya menunjukkan kepada masyarakat untuk membangun kembali kepercayaan. "Saatnya bagi institusi yang tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk mengembalikan sistem Pemilu," ucapnya.
Terkait pilkada yang akan digelar bulan November, Haedar meminta kekurangan yang terjadi dalam Pemilu harus dilakukan perbaikan.
"KPU, dan Bawaslu harus sungguh-sungguh memperbaiki kekurangan. Mereka bekerja atas nama konstitusi dan mandat rakyat, sehingga tidak boleh main-main lagi dan asal-asalan," tandasnya
Saat ini agenda Pemilu 2024 masih berlangsung. KPU masih melakukan proses penghitungan suara.
Sementara pada bulan November mendatang dilakukan pemilihan kepala daerah (pilkada). Tahapan Pilkada 2024 tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024