Jamaah Islamiyah di DIY Bubarkan Diri, 153 Eks Anggota Kembali ke NKRI

Deklarasi ini juga menyatakan mendukung penuh pembubaran JI oleh para masyaikh atau guru di Sentul, Bogor, pada 30 Juni lalu. Eks Ketua Majlis Fatwa JI, Imtihan Syafii menuturkan para petinggi menemukan titik baliknya sejak negara menyatakan JI sebagai organisasi teroris atau terlarang.

Evaluasi disertai kajian mendalam oleh para petinggi menemukan adanya kekeliruan dalam berilmu. Kejujuran hati akhirnya menuntun para senior kepada kesimpulan untuk mengubah perspektif mereka.

"Kita berubah dari ijtihad dari yang sebagian aktivitasnya tidak secara langsung sih sebenarnya, akan tetapi ada potensi disikapi secara tidak tepat, bahkan cenderung menimbulkan kerusakan atau mafsadat," ujar Imtihan.

Beberapa kasus, macam bom Bali atau kasus mutilasi tiga orang siswi di Poso yang terjadi dua dekade lalu, klaim Imtihan, tak sesuai dengan fatwa atau kesepakatan para petinggi. Ilmu yang disalahartikan oleh para anggota, sejatinya sudah kerap diantisipasi oleh para guru, kendati segelintir memilih untuk tetap nekat saja.

"Kami JI tidak pernah mengeluarkan fatwa atau perintah yang isinya sepeti itu, cuma teman-teman yang melakukan aksi ini bagaimanapun adalah anggota yang salah paham terhadap sebagian dari apa yang kita sampaikan. Bahkan ada dari mereka yang konsultasi mau melakukan ini, itu kita larang. Tapi tetap saja nekat," ucapnya.

"Karena itu supaya kita tetap bisa beramal sesuai perintah Allah, salah satu yang kita lakukan membubarkan ini. Sehingga, ketika ada orang yang melakukan, mereka tidak bisa lagi mengatasnamkan itu amalnya JI," sambung Imtihan.

Lebih jauh, Imtihan berharap kesediaan pemerintah dalam hal merangkul para eks JI kembali ke masyarakat, menyusul deklarasi pembubaran diri secara besar-besaran ini. Terhitung sudah deklarasi dilakukan di 29 wilayah se-Indonesia, yang perkiraannya telah mengumpulkan sekitar 80 persen dari enam ribuan total anggota kembali ke pangkuan NKRI.

Salah seorang eks tokoh JI DIY yang mewakili ratusan mantan anggota lainnya, Deka sementara itu meminta maaf kepada pemerintah karena aktivitas organisasinya dulu kerap merepotkan negara.

"Kami siap kembali ke NKRI dan keluar dari JI," tegasnya.

Sebagai warga DIY, Deka juga menyampaikan permintaan maaf kepada pemangku wilayah, dalam hal ini gubernur setempat sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X.

"Kami juga meminta maaf kepada Sinuwun, Sri Sultan Hamengku Buwono, kami ingin kembali sebagai anggota warga masyarakat Jogja yang siap andhap asor, toleransi, siap untuk dibimbing, dibina sehingga menjadi masyarakat yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan bangsa ini," kata Deka.