Yogyakarta, IDN Times - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) optimistis okupansi perhotelan di wilayahnya saat libur panjang akhir Januari 2025 nanti bakal mencapai 90 persen. Mereka juga tak merisaukan soal wisatawan yang belakangan cenderung memilih bermalam di kos harian atau homestay ketimbang hotel.
"Kami optimis 90 persen bisa tercapai di periode tersebut," kata Ketua PHRI DIY, Deddy Pranawa Eryana, Selasa (21/1/2025).
Optimisme PHRI itu sendiri berkaca pada tingkat reservasi perhotelan di DIY per 21 Januari 2025 yang telah mencapai angka 70 persen. Peningkatan pesat tercatat saat sehari sebelumnya angka reservasi baru di kisaran 55-60 persen.
"Tadi sudah 70 persen se-DIY rata-rata reservasi, untuk periode 25-31 (Januari 2025)," kata Deddy.
Menurut Deddy, mereka yang sudah memesan hotel ini datang dari wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagian luar Pulau Jawa.
"Ini tadi ada yang mau reservasi di tanggal 25, 27, dua bus, tapi kita alihkan ke Kulon Progo atau Gunungkidul karena di Sleman dan kota (Yogyakarta) sudah full. Ini contoh aja biar penyebaran itu ada dan dia mau kok," imbuhnya.
Deddy dalam hal ini juga mengungkap bahwa PHRI DIY tak terusik dengan kemungkinan wisatawan banyak memilih menginap di kos harian dan homestay layaknya periode liburan Natal 2024 dan tahun baru 2025 (Nataru) kemarin.
"Kemungkinan masih ada, tapi kita kan sepertinya nggak mempermasalahkan itu, itu kan hak mereka (tamu)," kata Deddy.
Hanya saja, ada beberapa kondisi yang kemudian jadi catatan penting bagi PHRI.
"Tapi yang kita masalahkan adalah izin-izin mereka, dan apakah mereka juga membayar pajak. Kemudian hospitality-nya, karena nantinya hospitality kurang, misalnya keamanannya atau ada sesuatu yang negatif nanti yang kena imbasnya teman-teman PHRI," paparnya.
Deddy menyadari potensi para pelancong beralih bermalam di kos harian dan homestay karena tarif kamar hotel yang meningkat saat periode Nataru kemarin. Tapi, peningkatan biaya diklaim PHRI logis lantaran memang naiknya operasional.
"Kita naik karena biaya operasional, sementara mereka naik nggak ada alasan untuk biaya operasional, karena ya nggak ada pajak to. Beban kamu kan nggak ada," ujarnya.
Selama periode liburan Nataru kemarin, PHRI juga melihat bagaimana Tol Yogyakarta-Solo yang diberlakukan fungsional untuk segmen Klaten-Prambanan telah membawa pengaruh pada sektor perhotelan di DIY, baik positif maupun negatif.
Sisi positifnya, ruas yang diberlakukan fungsional telah meningkatkan aksesibilitas dan lebih mendekatkan para wisatawan ke perhotelan DIY.
Sementara bagian negatifnya, para wisatawan jadi cenderung melakukan one day tour atau liburan singkat dengan durasi yang hanya memakan waktu satu hari saja di wilayah DIY.
Para wisatawan antara memilih langsung pulang atau beranjak ke destinasi lain dan menginap di luar DIY.
"Ya kenapa seperti itu, satu kemungkinan event-event yang digelar kita kurang, kedua karena mungkin akomodasi kita sudah tidak mencukupi. Mungkin lho ya, ini ada dua indikasi hasil rapat kita," imbuh Deddy.
"Oleh karena itu yang td saya sampaikan, ada villa (kos harian-homestay) yang bisa menampung sah-sah aja kan, yang kita permasalahkan itu kena pajak, nggak, villa tersebut disetorkan ke pemerintah atau nggak, karena itu kan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Kalau PAD-nya meningkat otomatis kan bisa mengembangkan infrastruktur, pariwisata kita, jangan hanya anggota kami yang diobyak-obyak karena PAD-nya kurang," pungkasnya.