Hasto Tolak Mobil Dinas Baru, JCW: Patut Dicontoh Kepala Daerah Lain
- Wali Kota Yogyakarta menolak pengadaan mobil dinas baru untuk dirinya dan wakilnya, mengalihkan anggaran ke pengadaan gerobak sampah sebagai langkah bijak.
- Penolakan anggaran Rp3 miliar tersebut dianggap sebagai komitmen untuk mendahulukan kepentingan masyarakat, terutama dalam menyelesaikan masalah sampah di Kota Yogyakarta.
- Hasto juga menolak pengadaan mebel dan tempat tidur baru untuk efisiensi anggaran pemerintahan, memilih menggunakan fasilitas yang sudah ada.
Yogyakarta, IDN Times - Jogja Corruption Watch (JCW) mengapresiasi keputusan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo yang menolak pengadaan mobil dinas baru untuk dirinya dan wakilnya.
Aktivis JCW Baharuddin Kamba mengatakan keputusan Hasto mengalihkan anggaran mobil dinas ke pengadaan gerobak sampah adalah langkah yang bijak dan patut dicontoh oleh kepala daerah lainnya, terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
1. Komitmen dahulukan kepentingan warga
Kamba menyebut penolakan pengadaan mobil dinas yang dianggarkan mencapai Rp3 miliar tersebut merupakan komitmen yang mendahulukan kepentingan masyarakat.
"Pemimpin daerah harus menunjukkan komitmen untuk mendahulukan kepentingan masyarakat, salah satunya persoalan sampah di Kota Yogyakarta yang belum tertuntaskan hingga kini," ucapnya, Selasa (4/3/2025).
2. Pembelian menjadi beban keuangan daerah
Menurutnya, kendaraan dinas hanyalah alat transportasi, sehingga tidak perlu diganti jika masih dalam kondisi layak pakai. Pembelian tersebut hanya menjadi beban keuangan daerah yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kepentingan yang lebih mendesak.
"Kalau mobil dinas yang lama masih layak dipakai, kenapa harus membeli yang baru? Anggaran pembelian mobil dinas baru lebih baik dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat, misalnya mengatasi persoalan sampah di Kota Yogyakarta," tutur Kamba.
3. Tolak pengadaan perabotan di rumah dinas
Tak hanya mobil dinas baru, Hasto juga menolak pengadaan mebel dan tempat tidur baru untuk fasilitas kerja dan rumah dinasnya. Keputusan ini menurutnya untuk efisiensi yang harus diterapkan di semua lini pemerintahan, termasuk penggunaan anggaran untuk fasilitas pejabat daerah.
"Jadi ngapain saya diberikan mobil dinas, wong mobil dinas yang lama masih bagus. Mau dibelikan mebel baru, tempat tidur baru ya 'enggak' usah. Tempat tidur yang lama ada, mebel lama juga ada. Itu kan juga bisa saya pakai untuk beli bikin gerobak sampah, ya," terang mantan Bupai Kulon Progo ini.
