Garuda Institute Minta Pemerintah Evaluasi BGN, Ini 7 Rekomendasinya
- Garuda Institute mendesak pemerintah mengevaluasi Badan Gizi Nasional akibat dugaan korupsi dan kendala teknis dalam Program Makan Bergizi Gratis agar tujuan peningkatan kualitas gizi anak tercapai optimal.
- Lembaga ini menilai Program MBG sebagai investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia serta mendorong prioritas bagi daerah dengan angka stunting tinggi melalui tata kelola yang lebih baik.
- Garuda Institute mengeluarkan tujuh rekomendasi, termasuk penguatan transparansi, pelibatan UMKM lokal, penciptaan lapangan kerja, dan ajakan kepada masyarakat untuk mengawal program secara objektif berbasis data.
Yogyakarta, IDN Times – Garuda Institute meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Direktur Eksekutif Garuda Institute, Bahtiar Sebayang menilai Program MBG merupakan investasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya, manfaat program tersebut tidak bisa diukur dalam waktu singkat karena dampaknya baru akan terlihat dalam jangka panjang.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi sumber daya manusia jangka panjang. Bukan program yang hari ini dijalankan lalu besok langsung terlihat hasilnya,” ujar Bahtiar, Jumat (26/6/2026).
Meski mendukung keberlanjutan program, Garuda Institute menilai evaluasi terhadap pelaksanaannya tetap diperlukan agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.
1. Soroti kasus korupsi dan berbagai persoalan teknis
Menurut Bahtiar munculnya kasus dugaan korupsi di internal BGN yang berujung pada pergantian kepala lembaga, mencederai program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia.
Selain persoalan hukum, pihaknya juga menyoroti sejumlah kendala teknis yang terjadi di lapangan. Beberapa di antaranya adalah laporan keracunan makanan, keterlambatan distribusi, porsi makanan yang dinilai kurang, hingga makanan yang diterima siswa dalam kondisi dingin.
Garuda Institute juga menilai distribusi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu dievaluasi agar daerah dengan angka stunting tinggi memperoleh prioritas pelayanan. “Tata kelola yang baik harus memastikan kebutuhan penerima manfaat benar-benar terpenuhi. Daerah dengan angka stunting lebih tinggi harus menjadi prioritas,” kata Bahtiar.
Bahtiar menegaskan Program MBG tidak semata-mata ditujukan untuk menekan angka stunting. Menurutnya, program tersebut juga bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah secara umum sekaligus menggerakkan perekonomian daerah melalui pemanfaatan komoditas lokal.
Ia meminta masyarakat memberi ruang bagi pemerintah untuk menyempurnakan pelaksanaan program yang masih tergolong baru. "Program ini merupakan sesuatu yang baru di Indonesia. Kita perlu memberi kesempatan kepada Presiden Prabowo beserta jajaran kabinet untuk melakukan pembenahan," ujarnya.
2. Garuda Institute ajak masyarakat ikut mengawal program
Sementara itu, Pembina Garuda Institute, Erlan Nopri mengapresiasi langkah pemerintah yang dinilai responsif terhadap berbagai kritik terkait pelaksanaan MBG. Ia mengatakan Garuda Institute akan ikut mengawal implementasi program di lapangan agar berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Kami berharap program ini benar-benar mampu mendukung terwujudnya Indonesia Emas. Karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu bersama-sama mengawal pelaksanaannya," katanya.
3. Garuda Institute sampaikan tujuh rekomendasi
Dalam pernyataan sikapnya, Garuda Institute menyampaikan tujuh rekomendasi kepada pemerintah, yaitu pertama mendukung Program MBG sebagai instrumen strategis pembangunan sumber daya manusia. Kedua, memperkuat tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan program.
Ketiga, mengukur keberhasilan berdasarkan dampak nyata, seperti perbaikan status gizi dan peningkatan kualitas belajar, bukan hanya jumlah penerima manfaat. Keempat, mendorong MBG menjadi penggerak ekonomi lokal melalui pelibatan UMKM, petani, peternak, nelayan, dan koperasi.
Kelima, mempercepat penciptaan lapangan kerja melalui penguatan sektor produktif. Keenam, menjaga keseimbangan antara program sosial dan keberlanjutan fiskal negara. Ketujuh, mengajak seluruh elemen masyarakat mengawal kebijakan secara objektif melalui kritik berbasis data dan pengawasan publik.
