Forum Cik Di Tiro Layangkan Mosi Tidak Percaya ke Prabowo-Gibran

Masduki mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran belum melaksanakan seluruh tuntutan yang muncul dari warga negara setelah peristiwa Agustus 2025. Beberapa di antaranya adalah reformasi Polri, termasuk tuntutan pencopotan Kapolri. Forum Cik Di Tiro juga menyoroti pengendalian gaya hidup mewah dan tunjangan berlebihan bagi pejabat negara serta anggota DPR.

Selain itu, mereka menuntut perhatian terhadap persoalan intervensi militer di lembaga sipil, peninjauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan proyek strategis nasional (PSN), serta perombakan kabinet. "Reshuffle kabinet gemuk: banyak menteri dan wakil menteri tidak kompeten, terlibat korupsi," kata Masduki, dalam Refleksi Satu Tahun Peristiwa Kelabu Agustus 2025, di UII Cik Di Tiro, Sabtu (29/8/2026).

Guru Besar UII itu juga menilai Prabowo bersikap tuli, abai, anti-sains, dan tidak mendengarkan berbagai kritik yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, terdapat penyumbatan saluran komunikasi dan praktik komunikasi politik yang berjalan satu arah atau top down. Masduki turut menyinggung dugaan sensor terhadap kritik publik melalui Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indrajaya maupun mekanisme lainnya.

Forum Cik Di Tiro menyampaikan keprihatinan terhadap penangkapan aktivis muda yang menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Masduki menyebut sekitar 1.700 orang ditangkap dalam rangkaian peristiwa Agustus 2025. Setidaknya 46 orang, menurut dia, dituntut ke pengadilan dan divonis bersalah.

Ia menyebut sejumlah nama yang menurutnya mengalami kriminalisasi, yakni Enrile, Azhar, dan Yogi di Magelang; Dera dan Munif di Semarang; Perdana Arie di Yogyakarta; serta Hanif, Bogi, dan Daffa di Solo. "Mereka semua mengalami kriminalisasi, harus terpisah keluarga, ada yang tidak bisa melanjutkan kuliah," ujarnya.

Menurut Masduki, tindakan represif tersebut menunjukkan pola autocratic legalism, yakni penggunaan instrumen hukum dan aparat penegak hukum untuk menghukum aktivis sosial. Ia mengatakan banyak korban penangkapan dalam peristiwa Agustus 2025 juga belum memperoleh pemulihan.

Masduki mengingatkan masyarakat agar mewaspadai berbagai cara yang dinilainya digunakan untuk meredam sikap kritis. Bentuknya antara lain pengintaian digital, penangkapan dengan label perusuh, penutupan akun rekening bank, pembongkaran data pribadi, hingga serangan fisik seperti yang dialami Andri Yunus. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya gejala digital censorship dan digital surveillance yang merupakan bagian dari digital authoritarianism.

Atas berbagai persoalan tersebut, Forum Cik Di Tiro menyatakan mosi tidak percaya publik kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Masduki menyebut mosi tersebut sebagai sikap moral atas ketidakmampuan pemerintah menjalankan mandat kepemimpinan nasional. "Ini suatu sikap moral yang, jika tidak ada respons memadai, bisa berkonsekuensi penurunan kepercayaan kinerja hingga suara pada pemilihan umum 2029," katanya.

Ia menegaskan masih ada waktu bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk melakukan perbaikan total dan merespons aspirasi publik. Menurutnya, langkah yang perlu dilakukan pemerintah sudah sangat jelas, kecuali pemerintah memang sengaja mengabaikannya. "Masih ada waktu bagi rezim Pragib untuk melakukan perbaikan total, merespons aspirasi publik sebelum mosi ini berubah menjadi gerakan politik elektoral," ujarnya.

Masyarakat sipil Yogyakarta, terutama Forum Cik Di Tiro, kata Masduki, akan terus bersikap kritis, menggalang perlawanan, serta bergabung dengan semua pihak yang peduli terhadap demokrasi.