Ekonom Atma Jaya Sebut KDMP Perlu Koperasi Percontohan
- Koperasi/KDMP baru terkendala permodalan. Pengurus belum siap mengambil risiko hutang.
- Selain permodalan, manajemen dan SDM juga menjadi kendala. Banyak yang belum siap mengelola koperasi dan rencana bisnis yang realistis.
Yogyakarta, IDN Times – Dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Y. Sri Susilo menilai Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digagas pemerintah belum menunjukkan hasil optimal. Sebagian besar KDMP masih terkendala pada modal dan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Dari fakta saya lihat di lapangan dan dari referensi yang ada, mayoritas kok belum bisa berjalan. Kalaupun ada yang berjalan, itu biasanya koperasi yang sudah eksis sebelumnya, kemudian dibranding ulang menjadi koperasi merah putih,” ujar Susilo, Rabu (15/10/2025).
1. Miodal jadi tantangan
Menurut Susilo, KDMP yang baru dibentuk dari nol, belum mampu beroperasi karena faktor permodalan. “Meski pemerintah sudah support dalam pembentukan pengurus maupun akta notaris dan perizinan lain, tapi belum jalan karena apa? Modal,” ujar Susilo.
Jika mempunyai pengurus, mereka belum berani mengambil karena khawatir risiko hutang. "Harus ada perhitungan bisnis yang matang. Nampaknya pengurus belum terlalu siap, masih gagap,” kata Susilo.
Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (ISEI DIY) itu menjelaskan, bank merupakan lembaga profesional, ada pertimbangan kelayakan dalam memberikan pinjaman. Namun, dalam hal ini ada penugasan khusus.
Susilo mengingatkan pemerintah dalam menjalankan program besar seperti KDMP ini harus hati-hati. Jika tidak disertai kesiapan matang, dana pinjaman berpotensi macet atau disalahgunakan. “Jangan sampai terjadi kasus audit kedua, dana macet, tidak berputar, akhirnya koperasi tutup. Karena itu pinjaman, bukan hibah. Harus dikembalikan,” ujar Susilo.
2. SDM belum semuanya siap
Selain permodalan, persoalan lainnya yang menjadi kendala KDMP adalah kesiapan manajemen. Meski secara organisasi sudah terbentuk, SDM masih banyak yang belum siap. Ia mengingatkan untuk mengelola koperasi terdapat dua faktor pendukung.
Pertama, pengurus yang sudah terbentuk, dan kedua pengelolaan manajemen. "Itu dua hal yang berbeda. Kan koperasi itu dalam pelaksanaanya nanti dikelola seperti unit bisnis jadi harus ada manajer, pengelola, dan sebagainya,” jelas Ekonom UAJY itu.
Susilo mengungkapkan pengelolaan koperasi harus mempertimbangkan kondisi daerah setempat. Banyak koperasi yang belum memiliki rencana bisnis yang realistis dan sesuai potensi daerah. “Misal mau usaha sembako, tapi di daerah itu sudah banyak toko sembako. Harus ada penyesuaian mana toh yang menjadi prioritas di wilayah tertentu,” kata Susilo.
3. Perlu koperasi percontohan
Susilo menyarankan agar pemerintah melakukan pemetaan terhadap kesiapan masing-masing KDMP, dengan cara pemetaan KDMP yang siap pengelolaan dan perencanaan bisnisnya. "Dari ini memunculkan skala prioritas, KDMP mana yang layak mendapatkan bantuan modal lebih dulu," terang Susilo.
KDMP menurutnya mesti dijalankan secara bertahap. Bisa dimulai dari pilot project di beberapa daerah yang telah siap. Selanjutnya dikembangkan di daerah lainnya. “Kalau serentak risikonya besar. Padahal kondisi daerah beda-beda. Secara teori sifatnya besar, anggaran besar perlu ada pilot project. Teorinya begitu, tapi di dunia nyata kadang lupa,” ujar Susilo.
