Sekelompok Nahdliyin Kecam PBNU Dukung Board of Peace
- Perdamaian tanpa keadilan hanya kelanjutan imperialisme-kolonialisme dengan bahasa manipulatif.
- Board of Peace membangun dan memelihara ketimpangan struktural atas pendudukan dan genosida warga Palestina.
- PBNU harus jadi penyeru kejernihan moral, tidak terperangkap dalam ilusi netralitas, dan menjadi pembimbing moral bagi jutaan warganya.
Yogyakarta, IDN Times - Sejumlah warga Nahdlatul Ulama (NU) atau Nahdliyin mengecam dukungan Ketua Umum PBNU, Gus Yahya Cholil Staquf terhadap keikutsertaan Pemerintah RI di dalam Board of Peace.
"Kami, warga Nahdlatul Ulama, menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus penolakan tegas terhadap keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace serta mengecam dukungan Ketua Umum PBNU, Gus Yahya Cholil Staquf, yang menyebut langkah Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia ke dalam inisiatif ini sebagai jalan yang tepat dalam memperjuangkan Palestina," kata para warga NU dalam keterangannya, Senin (2/2/2026).
Adapun mereka yang tergabung dalam kelompok atau gerakan ini antara lain M. Mustafid (wakil sekretaris PWNU DIY), Heru Prasetia (sekretaris Lakpesdam PWNU DIY), Hasan Basri (anggota lesbumi NU), Roy Murtadho (pengajar pesantren Ekologi Misykat al Anwar), Abdurrohman Azzuhdi (dept. Keagamaan dan Ideologi Ansor Pajangan Bantul) Citra Orwela dan Lutfi Makhasin (Akademisi) Ahmad Hasby (LTN PCNU Tegal).
Ada juga Kalis Mardiasih (aktivis perempuan), Rika Iffati Farihah (Wakil Ketua Fatayat NU DIY) dan ratusan warga NU lain dari berbagai daerah seperti Jakarta, Surabaya dan Jombang.
1. Perdamaian yang dibangun tanpa keadilan
Para warga NU ini melihat, klaim memperjuangkan rakyat Palestina memang terdengar mulia. Meski di sisi lain mengabaikan kenyataan bahwa banyak intelektual Indonesia dan dunia telah lama mengingatkan bahwa perdamaian yang dibangun tanpa keadilan hanyalah kelanjutan imperialisme-kolonialisme dengan bahasa manipulatif.
"Sementara darah tetap mengalir, tanah terus dirampas, dan kemerdekaan Palestina semakin menjadi ilusi," kata mereka.
Mereka berpendapat, pernyataan bahwa keterlibatan diperlukan demi membuka akses memang terdengar masuk akal. Bagaimanapun, logika ini menjadi rapuh saat dipaparkan seolah sejarah, relasi kuasa, dan struktur dominasi tidak pernah ada.
"Sejumlah pemikir ekonomi politik telah lama mengingatkan bahwa akses yang dibuka oleh pusat kekuasaan global seringkali bukan pintu dialog, namun justru instrumen pengendalian, tempat suara korban dibungkam agar tidak mengganggu arus kepentingan ekonomi dan geopolitik," ujarnya.
2. Board of Peace bangun dan pelihara ketimpangan struktural
Dikatakan bahwa forum-forum kekuasaan global seperti Board of Peace bukan merupakan ruang hampa nilai. Forum ini lahir dari sejarah panjang sejak pendudukan dan genosida atas warga Palestina, dari Nakba hingga Gaza hari ini.
Forum-forum itu, lanjutnya, justru by-design membangun dan memelihara ketimpangan struktural atas pendudukan dan genosida warga Palestina. Board of Peace sejak berdirinya lebih menyerupai perpanjangan tangan kepentingan Amerika Serikat (AS), daripada upaya perdamaian yang sah dan berkeadilan.
"Ia dirancang secara sepihak, bahkan tanpa satu pun wakil Palestina sebagai pihak yang paling terdampak di meja perundingan. “Perdamaian tanpa kemerdekaan Palestina hanyalah gema kepentingan geopolitik dan ekonomi AS," katanya.
3. PBNU harus jadi penyeru kejernihan moral
Para Nahdliyin ini beranggapan kepemimpinan moral NU sedang diuji. Seorang pemimpin organisasi ulama, kiai, dan pejuang tidak semestinya menyederhanakan persoalan dengan seruan 'harus terlibat' tanpa menimbang risiko etik dan politiknya.
"Para Muassis dan masyayikh NU telah mewariskan kehati-hatian terhadap kekuasaan dholim; yang mengingatkan bahwa agama akan kehilangan ruhnya ketika dijadikan legitimasi penindasan, penjajahan, dan tatanan yang menindas," tegas mereka.
Mereka menyerukan agar PBNU berani menjadi penyeru kejernihan moral dan tidak terperangkap dalam ilusi netralitas. Forum-forum damai yang mengabaikan keadilan adalah ruang paling rawan bagi normalisasi kezaliman.
PBNU, kata mereka, semestinya berdiri sebagai penjaga nurani umat dan pembimbing moral bagi jutaan warganya mengenai mana yang haqq dan mana yang bathil. Sejarah NU justru kuat karena kemampuannya menjaga jarak kritis terhadap kekuasaan, kemampuannya menyuarakan kebenaran dan keadilan meskipun pahit, bukan karena kedekatannya dengan kekuasaan.
Mereka pun menuntut PBNU untuk menjernihkan mana yang haqq dan mana yang bathil. Bukan mengaburkan dengan bahasa kepentingan. Ketegasan moral adalah bentuk kesetiaan pada prinsip yang diwariskan para ulama.
"Dunia boleh berubah, peta kekuasaan boleh bergeser, tetapi prinsip etik tidak boleh diputar agar sejalan dengan arah angin. NU seharusnya menjadi ruang kejernihan keberpihakan. Tempat di mana keberanian moral lebih utama daripada akses politik," katanya.
"NU dituntut berbicara tidak hanya dengan bahasa yang bisa diterima oleh kekuasaan, tetapi dengan bahasa yang benar di hadapan sejarah dan, lebih dari itu, di hadapan Allah Subhanahu Wa ta‘ala. Di sanalah amanah keulamaan diuji: membela kebenaran, menegakkan keadilan, membela yang tertindas, dan melawan segala bentuk kezaliman, meski harus berdiri berseberangan dengan arus besar dunia," kata mereka.
