Yogyakarta, IDN Times - Dinas Pariwisata (Dinpar) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) angkat bicara terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terbaru tentang ancaman hukuman pidana bagi mereka yang check in di hotel dengan pasangan yang belum menikah.
Kepala Dinpar DIY, Singgih Rahardja meminta kebijakan tersebut dipertimbangkan secara matang.
Kebijakan tersebut dinilainya akan berpengaruh pada pariwisata, khususnya perhotelan. Singgih Raharja mengatakan sektor wisata meminta untuk mencermati betul kebijakan yang ada.
“Harapan sektor wisata tentu hal terbaik itu, harus dicermati betul dari sisi dampak yang akan muncul. Teman-teman sektor wisata industri minta tidak diberlakukan, akan berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan ke hotel khususnya. Untuk wisman sulit diimplementasikan, semoga dipikirkan kembali, dampak yang lebih luas,” ucap Singgih.
Saat ini industri wisata, termasuk perhotelan tengah masuk masa pemulihan. Diketahui dua tiga tahun terakhir industri pariwisata terdampak Covid-19. Akibatnya berbagai industri termasuk perhotelan mengalami penurunan omzet. Dikhawatirkan kebijakan baru tersebut akan mempengaruhi proses pemulihan ini.
“Sampai saat ini sangat bagus situasi di pariwisata, tapi belum menunjukkan pemulihan dibandingkan tahun 2018 dan 2019, masih cukup berat, terlebih disandingkan masa sebelum pandemik Covid-19,” kata SInggih.
Singgih menyebut saat ini wisatawan memang masih didominasi domestik. Aksesibilitas yang memudahkan wisatawan, mendukung proses pemulihan sektor pariwisata ini. Sementara wisatawan mancanegara, disebut saat ini mulai masuk.
“Mulai masuk dari Eropa, dari Prancis, Spanyol, sudah masuk. Berharap dengan maskapai luar negeri dengan direct flight akan semakin mendorong tingkat kunjungan wisatawan mancanegara. Direct flight pertama kemarin ada maskapai Scoot (maskapai Singapura), mau terbang Air Asia dari Kuala Lumpur-YIA, tambah jadwal penerbangan. Dari smile airways direct dari Bangkok,” ujar Singgih.