Dinsos DIY Buka Suara, Lansia Difabel tak Dapat Bansos dan Masuk Desil 10

Kepala Dinas Sosial DIY, Suyarno menduga, Suwarno bukan lagi penerima bansos PKH karena ia tercatat sebagai komponen tunggal atau satu-satunya dalam keluarga.

Kata Suyarno, ketentuan ini bersama sejumlah persyaratan PKH lainnya telah diatur oleh Kementerian Sosial (Kemensos). ia mengaku daerah tidak bisa melakukan intervensi terhadap kebijakan tersebut.

"Komponen untuk PKH itu kan ada lansia, disabilitas, sekolah, ibu hamil. Nah, ketika lansia itu ya salah satunya meninggal suami (atau) istri, otomatis disetop itu," kata Suyarno saat dihubungi, Jumat (28/8/2026).

"Kalau tunggal, PKH otomatis disetop. Memang kebijakan dari Kemensos seperti itu," imbuh dia.

Suyarno sendiri mengaku tak punya jawaban mengapa Suwarno masuk desil 10 dan dicoret dari daftar prioritas penerima bansos PKH. Namun ia menyatakan masih ada jalan bagi Suwarno untuk mengakses bantuan dari pemerintah lainnya.

"Ya sepanjang memenuhi syarat, artinya kriteria terpenuhi sangat dimungkinkan untuk menerima bansos," kata Suyarno.

Persyaratan itu adalah ketika status desil Suwarno bisa kembali dalam kategori penerima bansos, sesuai Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Nomor 22/HUK/2026 mengenai peringkat kesejahteraan dalam DTSEN.

Persoalan desil meleset ini, menurut Suyarno, akan dibenahi bersama dengan koordinasi melalui level kabupaten/kota. Dari situ, akan diformulasikan jenis-jenis bansos yang memungkinkan disalurkan.

"Bisa jadi kalau memang memenuhi syarat dan kondisi hasil verifikasi dari pendamping dan apapun pemerintah setempat nanti hasilnya seperti itu, ya dimungkinkan untuk JSLU bisa masuk gitu. Tapi kan ada syarat dan ketentuannya ya ketika JSLU itu tidak menerima program baik PKH, BPNT, ataupun program dari kabupaten/kota seperti itu," paparnya.

Salah satu hal penting yang jelas akan dilakukan adalah petugas pendamping PKH dikerahkan guna melakukan verifikasi faktual ke warga salah desil, termasuk Suwarno ini.

"Nanti akan dilihat gitu ya kondisi rumah, kondisi ekonomi, dan seterusnya. Nah, kami belum bisa ngomong sekarang terkait dengan formulasinya (skema bantuan) karena kami sedang berkoordinasi dengan kabupaten kota juga," pungkas Suyarno.

Suyarno melanjutkan, masyarakat bisa mengupayakan perubahan pemeringkatan desil sesuai kondisi riil secara mandiri. Pertama, harus memastikan kelayakan penerimaan bantuan bansos terlebih dahulu. Caranya, bisa dengan mengakses situs web resmi https://cekbansos.kemensos.go.id atau via aplikasi Cek Bansos yang tersedia dan dapat diunduh dari Play Store atau App Store.

Setelah mendaftarkan akun, pengguna bisa melayangkan sanggahan langsung jika terdaftar tidak layak, tapi merasa berhak sebagai penerima bansos.

Cara lain adalah dengan mendatangi kantor kelurahan dan menyampaikan kepada operator SIKS-NG.

Sementara Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, Endang Tri Wahyuningsih menjelaskan tentang desil ini. Endang menerangkan, DTSEN dalam proses pembentukannya bersumber dari berbagai data dan melibatkan banyak tahapan serta pihak. Kata dia, perubahan data desil masih memungkinkan jika berdasarkan hasil verifikasi didapati kondisi yang tidak sesuai dengan data sebelumnya.

"Apabila masyarakat menemukan perubahan desil yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, hal tersebut dapat disampaikan melalui kanal yang telah disediakan untuk kemudian dilakukan verifikasi kembali. Dengan demikian, masyarakat yang berdasarkan kondisi faktual memang memenuhi kriteria dapat tetap memperoleh bantuan sesuai ketentuan," ungkap Endang beberapa waktu lalu.