Desak Stop MBG, Emak-Emak Pukul Panci dari Tugu Jogja ke UGM

Koordinator SII Yogyakarta, Kalis Mardiasih, mengatakan aksi tersebut merupakan peringatan satu tahun gerakan pukul panci yang pertama kali digelar untuk merespons kejadian keracunan massal MBG di Bandung Barat.

Dalam keterangan persnya, Kalis merujuk pemantauan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang mencatat 43.838 warga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG.

"Setelah satu tahun, hari ini data dari JPPI korban keracunan massal MBG ini sudah mencapai 43 ribu korban pelajar, anak-anak, dan juga ibu hamil,” kata Kalis.

Data itu disebut berasal dari catatan puskesmas, rumah sakit umum daerah, serta rilis dinas kesehatan di wilayah terdampak. Korban disebut tersebar di 36 provinsi dengan 28.103 korban pada 2025 dan 15.735 korban sepanjang Januari hingga awal September 2026.

SII juga menyoroti dugaan minimnya transparansi dalam penanganan kasus keracunan. Kalis mengatakan orangtua, guru, dan kepala sekolah di sejumlah wilayah mengalami tekanan untuk tidak menyampaikan informasi mengenai kasus yang terjadi.

"Di sini kami berdiri bersama mereka semua untuk mengirim dukungan, untuk mengirim keberanian bahwa para korban tidak sendiri, bahwa ada kami bersama mereka," kata Kalis.

Selain persoalan MBG, aksi tersebut menyoroti kondisi penanganan bencana di berbagai daerah. SII menyebut rentetan bencana, mulai dari gempa Flores, kebakaran hutan dan lahan di Sumatra dan Kalimantan, banjir, tanah longsor, hingga ancaman erupsi gunung api, membutuhkan dukungan anggaran dan penanganan berkelanjutan.

SII mencatat lebih dari 1.500 kejadian bencana terjadi di Indonesia sepanjang delapan bulan pertama 2026 berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Mereka menilai alokasi anggaran negara perlu diarahkan pada mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan, dan pemulihan korban bencana.

Dalam aksi tersebut, SII menyampaikan tiga tuntutan yakni menghentikan MBG dan mengevaluasi total tata kelolanya, menghentikan kekerasan serta intimidasi terhadap masyarakat sipil, dan menghentikan upaya membenturkan konflik horizontal untuk meredam kritik masyarakat.

Kalis menegaskan tuntutan mereka tetap sama seperti setahun lalu. "Stop MBG! Rombak desain tata kelola yang sentralistik dan bernuansa militeristik dan tidak berpihak kepada anak," jelasnya.

Melalui aksi damai tersebut, SII berharap solidaritas warga semakin kuat untuk mendesak pertanggungjawaban atas kasus keracunan MBG sekaligus mendorong kebijakan negara yang lebih mengutamakan keselamatan rakyat.