Dana Desa Dipangkas hingga 80 Persen untuk KDMP, Infrastruktur Mandek

Mahardi Badrun mengatakan Dana Desa yang diterima Kalurahan Seloharjo pada 2026 hanya sekitar Rp370 juta per tahun. Jika pemotongan Dana Desa berlangsung hingga 2030, menurutnya pembangunan infrastruktur di kalurahan berpotensi terhenti. Dana yang tersisa juga harus digunakan untuk program seperti penanganan stunting, BLT Dana Desa, pendidikan, hingga posyandu sesuai petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

"Kita dulu itu Dana Desa untuk Bumkal saja tahun 2025 kita anggarkan Rp360 juta, kalau sekarang ya kita anggarkan tapi cuma Rp20 juta. Itu saja hanya sekedar untuk operasional," ujar Badrun yang juga Ketua APDESI Bantul.

Ia berharap pemotongan Dana Desa yang mencapai lebih dari 70 persen tidak menimbulkan kekecewaan di masyarakat. Pasalnya, kerusakan jalan atau talut yang ambrol kemungkinan tidak bisa segera diperbaiki karena keterbatasan anggaran.

"Kalau infratruktur rusak kemudian tidak ada perbaikan saya berharap ada permakluman dari masyarakat. Kita hanya mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat dengan harapan adanya KDMP itu masyarakat akan lebih sejahtera," katanya sambil tersenyum pahit.

Sementara itu, Lurah Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Busro, mengatakan Dana Desa yang diterima pada 2026 hanya Rp373 juta, turun dari Rp1,6 miliar pada 2025. Sesuai petunjuk pemerintah pusat, dana tersebut hanya digunakan untuk program stunting, BLT Dana Desa, pendidikan, dan layanan kesehatan seperti posyandu.

"Lebih parahnya dana per padukuhan yang sebelumnya Rp50 juta tahun 2026 ini dipotong Rp10 juta sehingga hanya menerima Rp40 juta," ungkapnya.

Busro menambahkan dana bagi hasil pajak juga menurun. Hal itu karena pajak sawah telah dibebaskan oleh Pemkab Bantul sehingga kalurahan hanya mengandalkan pajak pekarangan.

"Ya kalau pendapatan pajak yang disetor oleh Kalurahan turun maka dana bagi hasil pajak juga turun," ucapnya.

Ia berharap efisiensi anggaran, termasuk pemotongan Dana Desa untuk pembangunan KDMP yang minim melibatkan pemerintah kalurahan, tidak memicu protes dari masyarakat, terutama karena pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur menjadi terhambat.

"Ya kondisi keuangan kalurahan minim, kabupaten juga berkurang sehingga pembangunan juga terhambat. Untuk pembangunan infrastruktur saat ini kita hanya mengandalkan program pokir dari DPRD Bantul atau DPRD Provinsi," tuturnya.

Sementara itu Lurah Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Pardiyana, mengatakan kondisi keuangan kalurahan saat ini kembali seperti sebelum adanya Dana Desa sehingga percepatan pembangunan menjadi lambat. Badan Usaha Milik Kalurahan (Bumkal) yang memiliki unit usaha ketahanan pangan juga tidak lagi mendapat dukungan anggaran dari Dana Desa karena peruntukan utamanya bukan untuk Bumkal.

"Ya mau bagaimana lagi, dengan anggaran yang minim kita hanya bisa melaksanakan program yang prioritas saja dan program kemasyarakatan seperti BLT Dana Desa, posyandu, stunting. Sedangkan program lainnya yang juga sangat penting seperti infratruktur sama sekali tidak bisa disentuh," tandasnya.

"Yang jelas untuk lahan pembangunan KDMP dari tanah kas desa atau TKD sudah kita siapkan tinggal proses izin ke Gubernur DIY," tambahnya.