Yogyakarta, IDN Times - Asosiasi Pengusaha Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (Apindo DIY) menolak Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) nomor 25 tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
"Kami Apindo DIY menolak keras pelaksanaan PP 21 tahun 2024 terkait Tapera. Meminta pemerintah menunda pelaksanaan Tapera itu," ungkap Wakil Ketua Umum Apindo DIY Bidang Ketenagakerjaan, Timotius Apriyanto, Kamis (30/5/2024).
Timotius menyebut jika tidak ada revisi, Apindo DIY berhak untuk tidak menjalankan PP tersebut. Ia mengungkapkan PP tentang Tapera bertentangan dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 2006 tentang Tabungan Perumahan rakyat yang bersifat sukarela.
"Belum ada pembahasan yang komperhensif melibatkan banyak pihak. Artinya memang PP ini bertentangan dari sifat Undang-Undang itu. PP (sebelum perubahan) voluntery, ini menjadi mandatory, ini menjadi masalah. Yang menjadi masalah bukan Taperanya, yang menjadi masalah itu mandatory-nya tanpa persiapan lebih lanjut," ungkap Tim.
Menurutnya, Tapera ini akan memunculkan beban moral pengusaha, karena semua pekeja yang sudah memiliki rumah maupun yang tidak wajib ikut program Tapera. Selain itu, Apindo menyoroti tata kelola Tapera yang belum jelas.
"Program BPJS juga butuh waktu yang lama. Terlebih PP yang digunakan bertentangan dengan Undang-Undang. Kalau PP bertentangan dengan Undang-Undang ya bisa diabaikan," ucap Tim.
Tim menyebut saat ini kondisi dunia usaha belum sepenuhnya pulih. Ia mencontohkan sektor riil, sektor konstruksi masih terpuruk, termasuk industri tekstil, produk tekstil, dan sejumlah industri lainnya belum bangkit sepenuhnya pasca pandemik Covid-19. Hal ini ditambah dampak tekanan situasi geo politik yang mempengaruhi rantai pasokan dunia. "Itu otomatis mempengaruhi demand, permintaan turun dari Eropa maupun Amerika, bahkan Timur Tengah," ujarnya.