Sleman, IDN Times - Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) kembali melakukan aksi turun ke jalan dengan melakukan long march dari Bundaran UGM hingga pertigaan Gejayan pada Selasa (17/11/2020). Aksi kali ini tetap mengusung tuntutan agar pemerintahan mencabut Omnibus Law.
Massa membawa spanduk bertuliskan protes Omnibus Law, di antaranya Tolak Persatuan dengan Borjuis hingga membawa keranda hitam bertuliskan Matinya Demokrasi.
Humas ARB, Revo mengatakan aksi kembali dilakukan sebagai bentuk peringatan terhadap matinya demokrasi. Menurutnya gelombang penolakan terhadap Omnibus Law sudah banyak disuarakan di berbagai wilayah, namun tidak mendapatkan respon positif dari pemerintah.
"Gelombang penolakan di mana-mana tidak mendapatkan respon positif dari pemerintah, maka kami mengambil kesimpulan bahwa demokrasi di Indonesia sudah mati," ungkapnya pada Selasa (17/11/2020).
Lusi yang juga merupakan Humas ARB menambahkan penolakan tidak akan berhenti disuarakan hingga pemerintah benar-benar mencabut Omnibus Law. Menurutnya, Omnibus Law Cipta Lerja bukan hanya mengancam kehidupan para buruh, namun juga dunia pendidikan, politik maupun ekologis.
"Gelombang protes tidak akan berhenti sampai pemerintah mendengarkan apa yang rakyat mau, karena kita semua tahu dan kita semua sudah baca bahwa Omnibus Law sangat-sangat mengancam kehidupan kita," katanya.
Aksi yang dilakukan ARB direncanakan terus berlangsung hingga tuntutan dipenuhi oleh pemerintah.
Aksi protes UU Ciptakan Kerja yang dijaga 250 personel keamanan tersebut dianggap polisi tidak memiliki izin. Menurut Kapolres Sleman AKBP, Anton Firmanto pemberitahuan sudah disampaikan oleh perwakilan massa aksi namun rekomendasi belum dikeluarkan.
"Hanya pemberitahuan dan kita tidak pernah keluarkan izin. Ada aturannya ketika mereka akan melaksanakan demo yaitu 3 hari sebelumnya sudah melayangkan surat pemberitahuan dan harus mendapatkan rekomendasi dari kepolisian," paparnya.