Yogyakarta, IDN Times - Ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung Aliansi Rakyat Memanggil, menggelar Aksi Agustus Gelap di Bundaran UGM, Jumat (28/8/2026). Sejumlah peserta aksi menyalakan lilin, sebagian menyulut obor dan berdiri mengitari bundaran UGM.
Aksi ini menjadi momentum untuk merefleksikan berbagai persoalan sosial yang dianggap belum terselesaikan sejak gelombang demonstrasi besar pada Agustus 2025.
Bungkus, Humas Aliansi Rakyat Memanggil mengatakan, Agustus Gelap menjadi ruang untuk merefleksikan berbagai persoalan yang dinilai belum terselesaikan sejak gelombang demonstrasi pada Agustus 2025.
Aliansi menyoroti penindakan terhadap pelaku yang menyebabkan kematian Affan Kurniawan, penahanan terhadap orang-orang muda, serta persoalan korban luka hingga meninggal dunia dan proses hukum terhadap warga yang ditangkap dalam rangkaian aksi tahun lalu.
"Lalu, persoalan anggaran publik yang seharusnya digunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, tapi justru digunakan dan diprioritaskan untuk program-program yang sebenarnya kita juga tidak tahu manfaatnya itu sebesar apa dan seberguna apa bagi masyarakat," ungkap Bungkus.
Beberapa program pemerintah yang mereka soroti antara lain, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperas Desa Merah Putih (KDMP), dan berbagai penggunaan uang negara lain untuk kepentingan militer atau aparat. Sementara di saat bersamaan, anggaran subsidi pendidikan dan kesehatan berkurang.
Di Yogyakarta, aksi Agustus Gelap turut mengingatkan kasus wartawan Bernas, Fuad Muhammad Syafruddin atau Udin yang meninggal pada 16 Agustus 1996.
Aliansi menyebut pembunuhan Udin belum dituntaskan hingga kini, sementara ancaman terhadap jurnalis dan pembela HAM masih berlangsung.
"Kekuatan rakyat hari ini terletak pada ingatan. Mengingat bukan sekadar mengenang korban, tetapi memahami kondisi rakyat dan mengenali pola kekuasaan agar tragedi tidak berulang," kata Marsinah, juru bicara aliansi.
Melalui aksi ini, aliansi menyerukan total enam butir Tuntutan Rakyat. Pertama, jamin kebebasan sipil dan demokrasi. Hentikan pembungkaman, intimidasi dan stigmatisasi serta kriminalisasi. Kedua, stop militerisasi dan impunitas, termasuk usut serta adili pelaku kekerasan terhadap jurnalis juga pembela HAM.
Ketiga, wujudkan kesejahteraan mulai dari melindungi hak hidup layak. Keempat, lindungi kedaulatan rakyat atas ruang hidup dan penuhi hak atas ruang sipil.
Kelima, tuntaskan penanganan bencana dan hentikan berlanjutnya krisis pascabencana. Tangani secara sungguh-sungguh bencana di Aceh, Sumatera, NTT, dan kebakaran hutan di Kalimantan. Terakhir, terbitkan regulasi pengemudi transportasi daring dan kurir.