Akademisi UGM Kritik Narasi Optimisme Pemerintah

Media menilai pemerintah gagal melihat keresahan publik lahir dari pengalaman hidup yang nyata, bukan sekadar persepsi di media sosial. Ia menjelaskan masyarakat saat ini mampu membaca situasi ekonomi secara lebih kritis, termasuk masyarakat desa yang mulai memahami persoalan subsidi, pajak, hingga nilai tukar rupiah.

Dalam kondisi seperti sekarang, publik akan sulit menerima narasi optimisme apabila kondisi ekonomi yang mereka rasakan justru bergerak ke arah sebaliknya. Media menilai pemerintah perlu lebih jujur membaca tekanan sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat.

“Problem terbesar hari ini adalah terlalu jauh antara angka yang dinarasikan oleh pemerintah dengan realita di lapangan,” jelasnya.

Ia juga turut menyoroti arah kebijakan pemerintah yang dinilai belum berbasis pada riset dan kebutuhan riil masyarakat. Media menjelaskan banyak kebijakan publik lahir tanpa kajian akademik yang kuat dan tidak melibatkan hasil penelitian lembaga-lembaga riset maupun perguruan tinggi. Baginya, negara seharusnya membangun kebijakan berbasis evidence agar mampu menjawab tantangan ekonomi secara lebih rasional dan kontekstual.

Media menambahkan pola pengambilan kebijakan yang terlalu bertumpu pada pidato politik berisiko melahirkan program yang tidak efektif dan membebani fiskal negara. “Beliau menciptakan kebijakan hanya dengan sebuah pidato politik, lalu hadir kebijakan setelah beliau pidato,” katanya.

Selain mengkritik kebijakan ekonomi, Media juga menyoroti cara pemerintah merespons kritik publik. Ia mengungkapkan kritik yang lahir dari akademisi dan peneliti sering kali diposisikan sebagai bentuk pesimisme terhadap negara. Padahal menurutnya, kritik berbasis data dan riset justru menjadi bagian penting dalam proses evaluasi kebijakan publik. Ia menilai pemerintah seharusnya melihat akademisi sebagai mitra berpikir yang membantu negara memitigasi risiko sosial dan ekonomi, bukan sebagai lawan politik. Dalam situasi seperti sekarang, ruang dialog yang sehat dinilai menjadi kebutuhan penting agar pemerintah tidak semakin jauh dari realitas masyarakat.

“Kalau pemerintah melihat para pengamat dan akademisi sebagai kawan berpikir, pemerintah akan merefleksikan dirinya dan merespons kritik itu dengan data juga. Kritis dan pesimisme itu dua hal yang berbeda,” ujarnya.

Media menegaskan kritik yang disampaikan akademisi lahir dari kepedulian terhadap masa depan bangsa dan kondisi masyarakat. Ia menjelaskan banyak akademisi memilih tetap bekerja dan mengabdi di Indonesia karena memiliki harapan terhadap masa depan negara.

Media berujar keberanian menyampaikan kritik merupakan bagian dari tanggung jawab moral akademisi untuk menjaga kualitas kebijakan publik dan demokrasi. Ia berharap pemerintah lebih terbuka terhadap masukan serta tidak memandang kritik sebagai ancaman terhadap kekuasaan.

“Kalau saya tidak optimis dengan negara ini, saya mungkin memilih tetap tinggal di luar negeri. Tapi kami kembali karena percaya Indonesia membutuhkan orang-orang yang mau berpikir, mengkritik, sekaligus mencari solusi. It takes someone who really loves the country in order to be critical against it,” katanya.