Kritik Kebijakan Impor Garam, Pustek UGM: Pemerintah Cuma Reaktif
Petani garam di Kabupaten Jeneponto. ANTARA FOTO/Arnas Padda
Sleman, IDN Times - Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) Universitas Gadjah Mada (UGM) mengkritik rencana pemerintah untuk membuka keran impor garam. Kritik tersebut disampaikan oleh Peneliti Pustek, Puthut Indroyono, di mana pemerintah dianggap belum memiliki desain pengembangan industri garam nasional yang jelas.
“Pemerintah terkesan belum memiliki desain pengembangan industri garam nasional yang di dalamnya seharusnya berisi strategi komprehensif dan peta jalannya," ungkapnya pada Senin (15/3/2021).
Baca Juga: Penderita Diabetes Habiskan 21 Persen Dana JKN, UGM Tawarkan Solusi
1. Pemerintah hanya merespons permintaan pasar
Foto hanya ilustrasi. (ANTARA FOTO/Arnas Padda)Puthut menjelaskan, keputusan pemerintah tersebut cenderung hanya merespons permintaan pasar, sebaliknya pemerintah dianggap tidak melihat dari sisi strategi pengembangan industri garam nasional jangka menengah dan panjang. Dia membeberkan jika kebijakan cenderung bersifat reaktif jangka pendek dan tidak konstruktif.
Dia menambahkan, kebijakan impor semacam ini selalu terus berulang dan pemerintah dianggap tidak pernah belajar dari pengalaman sebelumnya.
”Setiap kali pemerintah membuka impor garam, selalu tanpa jawaban kepastian bahwa tahun depan tidak dilakukan kebijakan yang sama,” terangnya.
2. Pemerintah seharusnya miliki data valid kebutuhan garam
(IDN Times/Hana Adi Perdana) Berkaitan dengan berapa jumlah impor yang belum diputuskan, di mana pemerintah masih menunggu data terkait pasokan kebutuhan garam dari instansi terkait, Puthut juga menyayangkan. Pasalnya dia menilai pemerintah seharusnya memiliki data yang valid soal kebutuhan garam dan memperhatikan kesejahteraan petani garam.
Seharusnya, angka kebutuhan garam setiap tahun seharusnya sudah diprediksi tonasenya sehingga ada target pengurangan impor dari tahun ke tahun yang diikuti dengan target kebijakan produksi dari dalam negeri.
"Bila hal ini dilakukan beberapa tahun ke depan maka swasembada garam dapat dicapai,” katanya.
3. Kebijakan impor dirasa akan berulang
ANTARA FOTO/YUSUF NUGROHOMenurut Puthut, jika hingga saat ini pemerintah belum memiliki desain kebijakan pengembangan garam nasional yang jelas, maka persoalan kebijakan impor garam akan terus berulang. Dia pun berpendapat jika di masa pandemik COVID-19 sekarang ini berdampak pada kendala dalam proses pengiriman produk ekspor impor, maka sudah semestinya dijadikan momentum untuk meningkatkan produksi garam nasional secara lebih komprehensif dan terukur serta melibatkan petani produsen garam.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperbaiki tata niaga garam yang berpihak kepada petani garam dan industri dalam negeri.
"Yang saya lihat, selama ini belum terlihat dari kebijakan pemerintah dalam hal industrialisasi pergaraman. Bahkan, isu soal data pun sejak dulu juga terus mengemuka antara instansi yang satu dengan yang lain. Jika soal data saja masih bermasalah, tidak ada kesepahaman, bagaimana memikirkan soal strategi dan pengembangan produksi garam ke depan,” paparnya.
Baca Juga: Kronologi Para Peneliti UGM Keluar dari Tim Pembuat Vaksin Nusantara
