Sleman, IDN Times - Permasalahan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan yang semakin menggunung harus menjadi perhatian bersama. Baik dari pemerintah, masyarakat, hingga petugas pengolah sampah itu sendiri.
Peneliti Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Gadjah Mada (UGM), Sulistyono mengungkapkan masalah sampah di TPST Piyungan bukan pertama kali terjadi. Oleh karenanya diperlukan penanganan dari mulai hulu hingga ke hilir.
Sulistyono menjelaskan, selama ini pengelolaan sampah di TPST Piyungan menjadi permasalahan berulang. Menurutnya, sampah untuk ada kurang bisa diolah dengan baik dan hanya sekadar ditumpuk saja. Hal tersebut menjadikan TPST Piyungan hanya sekadar tempat penumpukan terakhir, tidak ada upaya untuk dibuat menjadi produk yang lain.
"Sampahnya selama ini tidak dipilah-pilah, kedua tidak diolah lagi menjadi apa, hanya sekadar ditumpuk saja. Misalnya dijadikan kompos kalau itu organik. Kalau yang non organik, semisal plastik bisa dibuat biji plastik nanti kan bisa dimanfaatkan untuk yang lain," ungkapnya pada Senin (6/1).
Menurut Sulistyono, beban di TPST Piyungan sangatlah berat, yang mana tidak hanya menerima sampah kiriman dari seluruh Kabupaten Bantul, namun juga Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Sementara yang sudah menumpuk di TPST Piyungan tidak bisa terkelola dengan baik. Hal tersebut membuat sampah semakin menggunung.
"Pengolahan yang baik sangat perlu dilakukan. Jadi barang yang sudah menumpuk harus bisa diolah. Nanti kalau sudah berkurang dari luar bisa terus masuk, dan itu proses bisa berkesinambungan," katanya.
Menurut Sulistyono, masalah sampah di masing-masing kabupaten tidak semestinya hanya dilimpahkan kepada TPST Piyungan saja. Sampah merupakan tanggung jawab setiap wilayah, untuk itu Sulistyono menyarankan agar setiap kebupaten semestinya bisa membuat TPST sendiri.
"Saya kira setiap kabupaten harus punya sendiri, karena itu menjadi kewenangan daerah masing-masing, dan sampah berasal dari penduduk lokalnya. Kalau misalnya masing-masing punya sendiri maka menjadi tanggung jawab masing-masing wilayah," katanya.