Target 20 Persen Pekerja Informal, BPJS Ketenagakerjaan Ubah POV

Menurut Saiful, masyarakat akan lebih mudah memahami manfaat jaminan sosial apabila informasi dikaitkan dengan risiko yang benar-benar mereka hadapi saat bekerja. Ia mencontohkan pedagang gorengan yang memiliki risiko terkena cipratan minyak panas. Risiko tersebut dapat menjadi contoh konkret untuk menjelaskan manfaat jaminan kecelakaan kerja.

"Misalkan ada kecelakaan kayak gini, kan? Oh iya, saya ini. Jadi misalkan contoh video tadi penjual gorengan, kan kecipratan minyak. Daripada ke rumah sakit kena Rp1 juta, Rp2 juta, Anda sudah bisa terlindungi dengan jaminan kecelakaan kerja," ujarnya.

Pendekatan tersebut nantinya akan diperbanyak melalui berbagai kanal komunikasi. Selain media massa, BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong penyampaian informasi melalui media sosial dan konten digital.

Saiful menilai media memiliki peran penting untuk membantu membangun literasi pekerja informal secara berkelanjutan. "Tidak ada cara yang lain, kecuali memang kita harus rutin terus-menerus menginformasikan tentang pentingnya dan manfaat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan," katanya.

Saiful menyebut terdapat potensi sekitar 77,8 juta pekerja informal yang belum menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Secara keseluruhan, dari potensi 129,9 juta tenaga kerja di Indonesia, baru sekitar 48,07 juta pekerja yang telah terlindungi atau sekitar 37 persen.

Sesuai target capaian kinerja, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan jumlah pekerja yang terlindungi mencapai 59,9 juta orang pada akhir 2026. "Harapannya angka 17 persen tadi, mudah-mudahan di tahun ini kita bisa achieve sekitar 20 persen. Karena memang challenge-nya adalah literasi," kata Saiful.

Dalam memperluas perlindungan, BPJS Ketenagakerjaan juga melihat pekerja informal bukan sebagai kelompok yang homogen. Saiful mengatakan setidaknya terdapat pekerja informal yang masuk kategori pekerja rentan dan membutuhkan dukungan pembayaran iuran. Di sisi lain, terdapat pekerja informal yang secara ekonomi mampu membayar iuran secara mandiri.

Untuk pekerja rentan, BPJS Ketenagakerjaan akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah. Salah satu skemanya melalui dukungan anggaran daerah maupun optimalisasi dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

"Kita akan bersama-sama dengan pemerintah daerah. Makanya saya sowan ke Ngarso Dalem (Sri Sultan HB X), bisa ada dialokasikan melalui APBD, juga nanti kita dorong CSR dari perusahaan-perusahaan," ujarnya.

Menurut Saiful, dukungan CSR tidak harus berhenti pada kegiatan seremonial. Perusahaan dapat memberikan perlindungan kepada pekerja informal yang berada di sekitar ekosistem bisnis mereka.

Ia mencontohkan perusahaan perhotelan yang dapat memberikan perlindungan kepada pengemudi ojek maupun pedagang makanan yang secara tidak langsung mendukung aktivitas bisnis hotel.

"Jadi misalkan hotel, di sekitarnya kan ada ekosistem, mungkin pegawai ojek atau penjual makanan yang ikut mendukung bisnis perhotelan. Nah, kalau itu bisa ikut didukung, CSR-nya bukannya sekadar CSR, tapi CSR-nya akan balik lagi mendukung bisnis dia," katanya.

BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong program Sertakan sebagai salah satu upaya memperluas perlindungan pekerja rentan. Melalui program tersebut, masyarakat maupun aparatur sipil negara (ASN) dapat ikut membayarkan iuran untuk satu atau lebih pekerja rentan.

Saiful menilai skema tersebut relatif ringan karena iuran yang dibayarkan berada pada kisaran puluhan ribu rupiah per bulan. Ia juga menyebut perlindungan terhadap pekerja rentan dapat dimaknai sebagai bentuk sedekah maupun zakat sesuai ketentuan yang telah ada. "Kita juga sudah mendapatkan fatwa dari MUI bahwa melindungi pekerja rentan itu bisa juga digunakan sebagai bagian dari zakat dan sedekah," ujarnya.

Selain pekerja informal, BPJS Ketenagakerjaan juga terus mendorong kepatuhan perusahaan dalam memberikan perlindungan kepada pekerjanya. Saiful mengatakan tingkat kepatuhan perusahaan saat ini sudah cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan. BPJS Ketenagakerjaan kini memanfaatkan interkoneksi data dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk membantu melihat kesesuaian data perusahaan, termasuk jumlah pekerja dan upah yang dilaporkan.

Menurutnya, langkah tersebut telah menunjukkan perkembangan positif terhadap kepatuhan perusahaan. Namun, Saiful menegaskan pendekatan kepatuhan bukan satu-satunya cara. BPJS Ketenagakerjaan juga ingin membangun kesadaran perusahaan bahwa perlindungan pekerja bukan sekadar kewajiban, melainkan investasi.

"Kami ingin berusaha juga tidak selalu harus dulu pendekatan kepatuhan. Kami tentunya dengan bantuan teman-teman media untuk kita sadarkan kembali kepada pemberi kerja bahwa ini loh, perlindungan ini bukan biaya," katanya.

Jika pendekatan persuasi dan literasi tidak berjalan, barulah pendekatan kepatuhan dilakukan dengan dukungan data DJP dan kerja sama dengan Kejaksaan melalui Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng dan DIY, Cahyaning Indriasari, turut menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang selama ini terjalin dengan media di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Kolaborasi dengan media dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk memperluas literasi masyarakat mengenai manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan.