Skripsi Tidak Wajib, Dewan Pendidikan DIY: Bisa Buat Karya Inovatif

Ketua Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sutrisna Wibawa menilai kebijakan Nadiem membuat mahasiswa memiliki pilihan dalam mengerjakan tugas akhir. Kebijakan ini tidak akan menurunkan kualitas lulusan mahasiswa.

Skripsi yang tak lagi diwajibkan, dinilai harus dibarengi dengan pemenuhan standar pendidikan tinggi, secara nasional. Perguruan Tinggi juga diberi keleluasaan menyesuaikan dengan visi misi Perguruan Tinggi, sehingga ada standar Perguruan Tinggi. "Sejak dulu seperti itu, ada standar nasional dan perguruan tinggi," ungkapnya.

Sutrisna menyebut bahwa hal yang menjadi kebijakan Nadiem ini, juga bukan suatu hal yang baru. Beberapa kampus sebelumnya telah memperlakukan Tugas Akhir Bukan Skripsi (TABS).

"Hanya saja dulu tidak populer (TABS), yang populer skripsi. Sekarang ini diangkat lagi oleh mas Menteri (Nadiem)," ungkap Sutrisna.

Mahasiswa menurutnya didorong untuk mengerjakan karya lain sebagai syarat kelulusan. Karya tersebut sebanding dengan kemampuan akademiknya.

"Intinya ekuivalensi jadi karya lain yang disetarakan kemampuan akademiknya. Jadi mahasiswa yang kesulitan skripsi boleh membuat karya inovatif atau yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan disetujui senat akademik," ujar Sutrisna.