Sleman, IDN Times - Guru Bimbingan dan Konseling (BK) SMAN 1 Banguntapan, Kabupaten Bantul diduga memaksa memakaikan hijab kepada salah seorang siswi muslim di sekolah tersebut.
Siswi berusia 16 tahun itu pun disebut mengalami depresi berat karenanya hingga mengurung diri di kamar dan enggan berkomunikasi dengan orangtuanya.
Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY) sebagai pendamping bersama orangtua siswi membawa persoalan ini ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY.
Yuliani, koordinator AMPPY, mengatakan peristiwa ini terjadi saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Siswi itu masuk ke sekolah tanggal 18 Juli 2022 tanpa mengenakan hijab. Sehari berselang, dia dipanggil dan diperiksa di ruang BK.
"Anak itu dipanggil di BP (BK) diinterogasi 3 guru BP," kata Yuliani di Kantor ORI DIY, Sleman, Jumat (29/7/2022).
Kata Yuli, guru di ruang BK menanyakan alasan mengapa siswi tersebut tidak mengenakan hijab saat di sekolah. Siswi tersebut terus terang menjawab belum berkenan, sekalipun sang ayah telah membelikannya jilbab yang dijual oleh sekolah sebagai atribut wajib siswa/siswi SMAN 1 Banguntapan.
Bagi APPMY pun mengenakan atribut keagamaan merupakan pilihan dan hak asasi masing-masing.
Ini didukung dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Artinya, tidak ada kewajiban model pakaian kekhususan agama tertentu menjadi pakaian seragam sekolah.
"Anak ini merasa tidak nyaman, jadi merasa dipaksa. Lha terus kamu kalau gak mulai pakai hijab mau kapan pakai hijab, gitu?" ujar Yuli menirukan perkataan guru ke siswi.
"Nah itu sudah. Gurunya makein ke si anak itu. Itu kan namanya sudah pemaksaan," lanjut dia.
Selanjutnya, siswi tersebut meminta izin meninggalkan ruang untuk pergi ke toilet. Hanya saja, ia tak kembali setelah ditunggu sekian lama oleh para guru BK.
"Anaknya minta izin ke toilet. Nangis satu jam lebih di toilet. Izin ke toilet kok gak masuk-masuk kan mungkin BP ketakutan terus digetok, anaknya mau bukain pintu dalam kondisi sudah lemas terus dibawa ke UKS. Dia baru dipanggilkan orang tuanya," beber Yuli.
Yuli berujar, siswi tersebut dipanggil sebanyak 2 kali selama sepekan untuk membahas persoalan yang sama. Siswi itu, katanya, akhirnya mengalami trauma.
Siswi itu, lanjut Yuli, sempat susah makan dan mengurung diri di kamar rumah karenanya. Pada tanggal 25 Juli kemarin yang bersangkutan pingsan saat mengikuti kegiatan upacara bendera dan belum berkenan kembali ke sekolah hingga hari ini.
"Anaknya jelas sudah sangat trauma ya. Sampai sekarang aja belum masuk. Trauma dia tidak mau sekolah di situ," ucap Yuli.
APPMY mengklaim telah mengajak pihak guru BK SMAN 1 Banguntapan dan Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) duduk bersama untuk mencari solusi terbaik dari persoalan.
Namun, Yuli mengaku dibuat berang oleh pernyataan pihak sekolah yang menuding keluarga menjadi penyebab apa yang dialami siswi itu.
"Seolah-olah dia mengkambinghitamkan bahwa ini adalah ada persoalan di keluarga," ucap Yuli.
"Waktu SMP itu tidak ada masalah. Sampai dia ujian lulus itu gak ada masalah. Terus waktu di dinas itu seolah-olah dia memojokkan bahwa itu bukan masalah karena hijab tapi itu masalah keluarga. Saya marah," lanjutnya.
Apapun solusinya nanti, APPMY sudah menggandeng KPAI mengantisipasi jika nantinya siswi tersebut terpaksa harus pindah sekolah menimbang rasa ketidaknyamanan yang bersangkutan mengenyam pendidikan di sana saat ini.
Kendati kondisi psikis siswi itu mulai membaik, Yuli tetap menyayangkan sikap sekolah yang memungkiri pemaksaan pengenaan jilbab ini. Termasuk, dugaan aturan wajib beli atribut siswa/siswi atau seragam di SMAN 1 Banguntapan.
"Sekolah sempat berdebat bahwa tidak ada pemaksaan. Lalu saya tunjukkan pemaksaannya. Kalau tidak pemaksaan, kenapa sekolah membikin hijab yang ada labelnya sekolah. Dari situ jelas pemaksaan. Iya wajib dibeli (di sekolah). Dari situ sudah jelas, kalau dia memaksakan kenapa bikin hijab, dan itu kan sudah melanggar di aturan PP dan Permendikbud," tutupnya.
Permasalahan ini sudah resmi sampai ke meja ORI DIY yang juga telah melakukan pengecekan ke sekolah sejak aduan muncul.
ORI DIY juga sudah memanggil serta memeriksa Kepala Sekolah SMAN 1 Banguntapan Agung Istiyanto terkait persoalan ini. Namun, Agung memilih tak memberikan tanggapan sama sekali kepada wartawan usai sekitar 2 jam dimintai keterangannya oleh ORI.