Gunungkidul, IDN Times - Berdasarkan proyeksi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, terdapat potensi kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) dengan nilai mencapai Rp5 miliar.
Potensi PAD tersebut semestinya diterima dari hasil retribusi objek wisata yang ditutup sejak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat hingga kini.
Menurut Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Gunungkidul, Asti Wijayanti, kehilangan potensi pendapatan itu belum termasuk dengan tempat wisata yang dikelola swasta atau masyarakat.
"Berdasarkan hitungan yang kami lakukan, potensi kehilangan pendapatan yang masuk ke kas daerah Rp5 miliar. Potensi tersebut belum termasuk dari objek wisata yang dikelola oleh masyarakat," ujarnya, Minggu (8/8/2021) dilansir ANTARA.
Dispar sendiri menargetkan PAD dari sektor pariwisata sebesar Rp18 miliar pada tahun ini. Namun, Asti mengatakan pihaknya belum mendapat pemasukan sama sekali sejak triwulan ketiga karena semua objek wisata tutup saat PPKM.
Asti memastikan pihaknya akan meninjau ulang target PAD sektor pariwisata tahun ini, mengingat kondisi saat ini belum menentu. Apalagi, yang terkontraksi adalah sektor pariwisata yang menjadi andalan PAD Gunungkidul. Kendati, pihaknya mendukung upaya pemerintah menekan laju penularan COVID-19.
"Kami akan menurunkan target pendapatan dari Rp18 miliar menjadi Rp13 miliar," katanya.
Penutupan objek wisata selama PPKM, kata Asti, juga mengakibatkan perekonomian masyarakat terpuruk, khususnya pelaku wisata.
Berdasarkan kajian, wisatawan rata-rata mengeluarkan uang hingga Rp140 ribu per orang setiap berkunjung ke Gunungkidul. Namun selama pandemi, pengeluaran rata-rata wisatawan turun menjadi kisaran Rp80 ribu, dengan jumlah wisatawan sekitar 1,8 juta orang pada 2020 lalu.
"Jadi bisa diperkirakan penurunan pendapatannya seperti apa, ditambah dengan tidak ada pemasukan," kata Asti.
Sementara, Sekretaris Dispar Gunungkidul, Harry Sukomono, mengatakan bila sektor pariwisata bisa dibuka kembali saat ada pelonggaran PPKM, Dispar akan memberlakukan pembatasan jumlah wisatawan secara ketat di samping penerapan protokol kesehatan.
Pihaknya juga akan menggandeng kelompok sadar wisata dan pelaku wisata di masing-masing objek wisata untuk melakukan pengawasan protokol kesehatan.
"Kelompok sadar wisata dan pelaku wisata bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan protokol kesehatan. Kami berharap mereka benar-benar menegakkan protokol kesehatan sektor pariwisata dengan baik," ujarnya.