Sekjen PDIP Sentil Pengadaan 21 Ribu Motor Trail Listrik Program MBG
Hasto Kristiyanto mengkritik pengadaan 21 ribu motor trail listrik oleh BGN, menilai seharusnya melibatkan masyarakat agar tidak menambah beban anggaran.
PDIP menegaskan perannya sebagai partai penyeimbang yang akan mengawasi kebijakan pemerintah agar tetap sejalan dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan motor listrik diperuntukkan bagi Kepala SPPG di daerah sulit akses, dengan total 21.801 unit yang masih dalam proses administrasi sebelum distribusi.
Yogyakarta, IDN Times - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyentil program pengadaan 21 ribu unit motor trail listrik yang diinisiasi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hasto menuturkan, semestinya BGN bisa lebih merangkul elemen masyarakat sehingga tak perlu menambah pos pengeluaran.
"Harusnya merangkul seluruh elemen kekuatan rakyat sehingga nggak perlu untuk mengadakan pembelian motor. Kita harus belajar misalnya dari Gojek (ojek online), dia kan punya kemampuan mengintegrasikan antara rakyat yang punya alat produksi berupa motor yang diintegrasikan melalui platform sosial," kata Hasto di Balai Kota Yogyakarta, Kamis (9/4/2026).
1. Belanja tak perlu di waktu yang tidak tepat
Hasto juga berpendapat, BGN semestinya memprioritaskan evaluasi pelaksanaan MBG agar benar-benar bermanfaat dan lebih tepat sasaran, ketimbang belanja motor di tengah situasi penghematan anggaran.
"Ya harusnya segala sesuatunya itu kepada skala prioritas. Ada sense of urgency dan sense of priority. Apa inti dari sense of urgency dan priority adalah mengedepankan kemampuan rakyat berproduksi. Sehingga ruang daerah-daerah untuk membangun daya dorong pergerakan ekonomi rakyat ini yang seharusnya difasilitasi oleh pemerintah pusat," tegasnya.
2. PDIP partai penyeimbang, pastikan pemerintah berjalan sesuai visi-misi Prabowo
Hasto pun menekankan bahwa posisi PDIP sekarang ini adalah selaku partai penyeimbang dalam peta pemerintahan nasional. Partainya akan bersuara apabila ada program yang memang dirasa tak senafas dengan visi, misi dan tekad Presiden RI, Prabowo Subianto.
Selain motor litrik BGN, PDIP juga menyoroti kendaraan niaga melalui impor dari India untuk kebutuhan Koperasi Merah Putih. "Misalnya, Presiden Prabowo telah mempunyai policy agar industri manufaktur kita, otomotif kita, itu mampu tumbuh dan berkembang. Tetapi kemudian ada keputusan di korporasi melakukan impor besar-besaran. Artinya kan mereka tidak memahami visi dari Presiden itu," pungkasnya.
3. Ribuan unit motor trail listrik untuk SPPG
Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkap pengadaan 21 ribu motor trail listrik lebih untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditujukan ke wilayah dengan akses transportasi sulit.
Dadan mengatakan, pengadaan motor tersebut masuk dalam perencanaan tahun 2025 dan terealisasi sebanyak 21.801 unit dari 25 ribu unit yang dipesan.
Dadan menegaskan, sepeda motor yang dianggarkan dari tahun 2025 untuk Kepala SPPG, saat ini belum dibagikan secara resmi. Menurutnya, sebelum didistribusikan, kendaraan yang tersedia masih melewati proses administrasi sebagai barang milik negara (BMN).
