Sekda DIY Ingatkan Penjabat Kepala Daerah Jaga Netralitas Saat Pilkada

21 Mei 2024, 21:15 WIB

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Yogyakarta, IDN Times - Masa jabatan Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo, dan Pj Bupati Kulon Progo, Ni Made Dwipanti Indrayanti akan berakhir pada Rabu (22/5/2024), dan akan diganti penjabat yang baru setelah 1 tahun menjabat.

Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Sekda DIY), Beny Suharsono mengingatkan para Penjabat Wali Kota Yogyakarta maupun Penjabat Bupati Kulon Ptogo menjaga netralitas.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Asisten Sekretaris Daerah (Setda) DIY Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat, Sugeng Purwanto ditugaskan menjadi Pj Wali Kota Yogyakarta, dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Srie Nurkyatsiwi akan ditugaskan menjadi Pj Bupati Kulon Progo. Keduanya akan dilantik di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu (22/5/2024).

1. Penjabat kepala daerah harus jaga netralitas

Ilustrasi ASN (IDN Times/Aan Pranata)

Menjelang Pilkada 2024, Sekda DIY mengingatkan pentingnya netralitas Penjabat Wali Kota dan Bupati yang notabene merupakan ASN.

"Netralitas ASN harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan Pilkada sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini juga harus ditunjukkan dalam aktivitas Pj selama menjabat," ujar Beny, Selasa (21/5/2024).

2. Kawal pelaksanaan Pilkada 2024

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Mardya Shakti)

Diketahui tahapan menuju Pilkada 2024 saat ini tengah berjalan, nantinya pemilihan kepala daerah wali kota maupun bupati akan dilaksanakan 27 November 2024.

"Siapa pun yang ditempatkan sebagai penjabat harus menjunjung tinggi netralitas karena akan mengawal pelaksanaan Pilkada. Jadi harus benar-benar menjunjung tinggi asas netralitas," ucap Beny.

3. Tangani masalah sampah hingga kembangkan UMKM

Tumpukan sampah di dekat Gembiraloka, Rejowinangun, Kotagede, Jumat (10/5/2024). (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Selain menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada, Beny juga berpesan penjabat bisa menangani persoalan sampah. Selain itu dapat memberi dampak ekonomi, khususnya pengembangan UMKM.

Masyarakat juga diminta mengawasi kinerja dan memberikan masukan agar para penjabat dapat menjalankan tugasnya lebih optimal. "Masalahnya macam-macam di setiap wilayah dan penjabat harus buat prioritas mengikuti kemampuan sumber daya masing-masing," kata Beny.