Sejumlah Perusahaan di DIY Langgar Aturan soal THR

Sepekan sebelum Lebaran lalu, Disnakertrans DIY menyebut terdapat 18 perusahaan yang diadukan karena belum membayarkan THR. Dalam perkembangannya, sebagian telah dicairkan, akan tetapi di saat bersamaan muncul aduan baru pula.

Amin berujar, secara umum persoalan aduan para pekerja kepada Disnakertrans DIY adalah THR tidak dibayarkan penuh atau satu kali besaran nominal gaji. Rata-rata dibayarkan hanya sebesar 60 persen saja dari hak yang semestinya diterima pekerja.

"H+3 masih ada pengaduan yang persoalan pembayaran THR tak sesuai ketentuan, kemudian ada yang disepakati dicicil," kata Amin.

Amin menegaskan, pihaknya bakal kembali mendatangi delapan perusahaan teradu tadi yang baru membayarkan 60 persen dari total nominal semestinya. Disnakertrans berencana memintai klarifikasi dan mendorong hak para pekerja dipenuhi di momen sisa libur Lebaran. 

"Kasusnya yang kami ketahui selama ini pemberi kerja dan pekerja berbeda pendapat. Seperti masalah kontrak. Ada yang sudah bekerja sekian tahun, harus diberikan penuh. Pengadu merasa harusnya diberi sekian, tapi kok tidak," terangnya.

Selain hal di atas, Amin juga menemukan perusahaan dengan kemampuan kas yang tidak cukup baik. Kendati, dia menekankan pemberi kerja memiliki kewajiban memberikan THR kepada pekerjanya. 

Disnakertrans DIY mengklaim telah melayangkan surat peringatan pertama untuk perusahaan yang belum memenuhi pembayaran THR sesuai ketentuan. Nota kedua atau surat peringatan kedua bakal dikirimkan manakala dalam waktu tujuh hari mereka tak mampu memenuhi kewajibannya. 

"Kadang-kadang (persoalan THR) yang kemarin selesai ada yang perusahaan tak tahu menghitungnya. Mungkin hubungan kerja masih bisa diberi THR tapi tidak. Sebagian memang tidak memahaminya (aturan ketenagakerjaan) dari yang sudah selesai. Saya berharap kalau bisa segera dibayarkan. Kami mendorong THR dibayar penuh," jelasnya.