Rupiah Tembus Rp18 Ribu, Akumulasi Ketidakdisiplinan Fiskal dan Moneter

05 Jun 2026, 17:44 WIB

Herlambang Jati

News

Channel

Add as Preferred source

Rupiah Tembus Rp18 Ribu, Akumulasi Ketidakdisiplinan Fiskal dan Moneter

Ilustrasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Intinya Sih

Pelemahan rupiah hingga menembus Rp18.000 dinilai sebagai hasil akumulasi ketidakdisiplinan fiskal dan moneter selama tiga hingga empat tahun terakhir, bukan akibat faktor mendadak.
Dampak pelemahan ekonomi mulai terasa lewat turunnya daya beli, sulitnya lapangan kerja, serta tekanan terhadap UMKM dan bisnis menengah yang menghadapi krisis ekonomi merayap.
Pemerintah melalui Kemenkeu, BI, dan OJK berkoordinasi memantau situasi nilai tukar sambil menegaskan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan inflasi yang tetap terkendali.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Yogyakarta, IDN Times – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menembus Rp18.000 dinilai bukan terjadi secara mendadak. Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Yudistira Hendra Permana, menyebut kondisi tersebut merupakan akumulasi kebijakan ekonomi selama beberapa tahun terakhir.

Menurut Yudistira, pelemahan rupiah saat ini merupakan dampak dari ketidakdisiplinan fiskal dan moneter yang berlangsung dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun terakhir. Ia menilai tren pelemahan rupiah sebenarnya sudah terlihat sejak beberapa tahun lalu dan bukan muncul hanya dalam beberapa bulan terakhir.

“Rp18.000 itu jangan dipandang sebagai Rp18.000 di hari ini saja. Ini hasil akumulasi dari ketidakdisiplinan fiskal dan moneter selama kurang lebih tiga sampai empat tahun terakhir,” kata Yudistira, Jumat (5/6/2026).

Daya beli melemah hingga bisnis mulai keteteran

Yudistira mengatakan dampak pelemahan ekonomi sebenarnya sudah mulai dirasakan masyarakat dalam dua tahun terakhir. Salah satu indikatornya yakni melemahnya daya beli masyarakat dan kondisi bisnis yang semakin sulit.

“Sebenarnya dampaknya itu sudah kita rasakan. Penurunan daya beli, siklus bisnis yang makin kurang jelas, masyarakat makin susah mencari pekerjaan, UMKM maupun bisnis menengah mulai keteteran,” ujarnya.

Ia menyebut kondisi krisis ekonomi saat ini berjalan secara perlahan atau creeping crisis. Menurutnya, masyarakat tidak langsung merasakan dampak besar secara tiba-tiba, namun tekanan ekonomi terus meningkat dari waktu ke waktu.

Pada 2024 lalu, Indonesia juga sempat mengalami deflasi berturut-turut sebelum kembali mengalami inflasi terkendali pada 2025. “Kalau ketidakdisiplinan itu terus berlanjut, tentu saja krisis ekonomi akan semakin parah,” katanya.

2. Soroti subsidi energi dan program populis

Pelakasanaan MBG di SD Pranan 1 Sukoharjo. (IDN Times/Larasati Rey)

Yudistira turut menyoroti besarnya subsidi energi dan berbagai program populis pemerintah yang dinilai membebani anggaran negara. Ia menilai pemerintah perlu memiliki sense of crisis dalam mengelola kebijakan fiskal.

“Kita sangat bergantung pada impor energi, tapi subsidi energi sangat besar. Belum lagi program-program populis dan bansos yang menyedot anggaran,” ujarnya.

Ia juga menyinggung sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), program rumah subsidi hingga Koperasi Desa Merah Putih yang menurutnya perlu dievaluasi kembali dari sisi efektivitas dan pengelolaan anggaran. Selain itu, ia menilai Bank Indonesia juga perlu memperkuat upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai mandatnya sebagai otoritas moneter.

Meski demikian, Yudistira mengakui solusi untuk memperbaiki kondisi ekonomi tidak mudah karena persoalan tersebut sudah berlangsung cukup lama. “PR utamanya adalah disiplin fiskal dan disiplin moneter. Itu yang harus dibenahi,” tegasnya.

3. Langkah yang diambil pemerintah

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026). (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengaku sudah berkoordinasi dengan lintas kementerian dan lembaga. “Berkenaan dengan masalah Rupiah, kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berkoordinasi secara intens untuk terus memonitor dan kemudian melakukan langkah-langkah,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Prasetyo mengatakan, fundamental ekonomi Indonesia dalam keadaan baik. Sebab, inflasi di Indonesia masih terjaga dengan baik. “Tetapi yang pasti bisa kami sampaikan bahwa kita harus yakin bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita yang tergambar dari pertumbuhan ekonomi, kemudian dari inflasi yang masih terjaga,” kata dia.

Oleh karena itu, Prasetyo percaya diri, fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. “InsyaAllah sesungguhnya kita memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat,” imbuhnya.