Yogyakarta, IDN Times - Meski pemerintah pusat tidak melarang secara resmi soal mudik Lebaran di tengah pandemi COVID-19, namun upaya pencegahan melalui berbagai kebijakan ketat akan dilakukan.
Salah satunya adalah dengan mempersulit niat mudik para perantau. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pun siap menyambut aturan ini.
Kepala Dinas Perhubungan DIY, Tavip Agus R mengatakan pemerintah DIY telah melakukan koordinasi melalui video konferensi bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah se-Jawa dan Lampung. Salah satu kesepakatan adalah bagaimana menekan persebaran corona di tengah momen mudik Lebaran.
Untuk itu diberlakukan sejumlah aturan baik para perantau yang mudik dengan kendaraan pribadi atau transportasi bus, harus melakukan jaga jarak fisik.
"Mulai ada beberapa rekayasa, misalnya naik motor gak boleh boncengan. Harus satu orang saja. Mobil yang mempunya seat (tempat duduk) tujuh dan lima ada pembatasan. Misal, seat lima harus ada dua penumpang saja. Seat tujuh, tiga penumpang dengan sopir. Bus, 50 persen maksimal dari kapasitas penumpang," kata Tavip di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (7/4).
Dalam upayanya menegakkan aturan di atas, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menginstruksikan agar Dinas Perhubungan bersama satuan terkait menggelar operasi razia di sejumlah titik sesuai petunjuk teknis pemerintah pusat.
Bukan cuma soal pembatasan jarak, ada segunung aturan yang wajib dipatuhi jika seseorang ingin rencana mudiknya lancar jaya.
"Syaratnya administrasi dan physical distancing. Administrasi itu kalau orang mau mudik, harus bawa surat keterangan RT asal (tempat merantau) sana," urai Tavip.
Bagi mereka yang naik kendaraan umum, harus bisa menunjukkan bukti bahwa pembelian tiket dilakukan secara online. Kemudian, dicek nanti perlengkapan antisipasi penularan COVID-19, seperti masker dan lain sebagainya.
"Itu baru pemudik, untuk operator busnya sebelum berangkat harus sosialisasi tentang kesehatan, ada (bukti) layak jalan, jarak tempat duduk penumpang gak boleh terlalu dekat. Kemudian ada tuslah karena jumlah penumpang 50 persen, ya harga dinaikan tujuannya supaya pemudik lebih sedikit," rinci Tavip.
Tavip pun mengingatkan, bagi mereka yang tak bisa memenuhi persyaratan di atas harus siap menanggung konsekuensinya.
"Kalau mobil pribadi, misal penumpangnya melebihi langsung pokoknya (putar) balik. Kita gak usah pakai pemeriksaan barang. Dari syarat jumlah saja sudah gak memenuhi kok," kata Tavip.
Untuk yang lolos syarat awal, bisa melanjutkan ke sesi pemeriksaan kesehatan atau screening. Selanjutnya telah mennati petugas dari Dinas Kesehatan, Polisi Pengamanan Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan.
Bagi bus yang luput atau nekad melanggar aturan, ancaman pencabutan izin trayek akan diberlakukan.
"Karena AKAP kewenangannya ada Dirjen Perhubungan Darat, kami diminta mencatat bus PO apa, jam berapa, pelanggarannya apa. Ancamannya akan dicabut izin trayeknya," terang Kadishub DIY.
Di satu sisi, Dinas Perhubungan akan menempatkan petugasnya di luar dan dalam terminal bus AKAP se-DIY. Tujuannya, agar tak ada bus yang menurunkan penumpangnya di luar tempat pemberhentian semestinya.
Dikatakan Tavip, penerapan skema pengawasan di atas secara menyeluruh dilaksanakan pekan ini. Untuk sekarang, pihaknya masih melakukan survei lokasi mana yang tepat guna dijadikan pos pengawasan.
"Kami sudah menurunkan tim survei di lapangan karena butuh space dan manuver untuk (putar) balik. Karena yang tidak memenuhi syarat kan harus pulang, tidak boleh meneruskan. Kalau jalan ada bordernya kan menimbulkan kemacetan," jelasnya.
Mereka yang akan terlibat dalam operasi ini, antara lain Dishub, Polri, TNI, Dinkes, Satpol PP, ORARI, dan lain sebagainya.
"Besok dishub bersama kepolisian akan menentukan akan menentukan titiknya. Artinya arah timur, utara, barat, mana. Kemudian di jalan kabupaten atau alternatif atau jalur tikus itu nanti teman-teman kabupaten yang melaksanakan. Kami (provinsi) berpusat di terminal dan jalan raya," pungkasnya.