Polemik Snack KPPS Sleman, KPU DIY Serahkan pada Proses Hukum

Shidqi menyebut pihaknya tidak akan masuk ke substansi perkara dahulu. Ia menyerahkan proses hukum yang berjalan, sembari memantau perkembangan perkara ini.

"Ya kita tidak akan masuk ke substansi perkara dulu ya. Biarkan mereka berproses yang saat ini berlangsung di pengadilan itu, yang jelas kami dari KPU DIY terus memantau proses yang dilakukan oleh KPU Sleman," ujar Shidqi.

Shidqi mengatakan permasalahan ini secara umum tidak akan mengganggu proses Pilkada 2024 yang tengah berjalan. Hanya saja dikatakan Shidqi masalah ini akan cukup menyita energi, terlebih bagi KPU Sleman.

"Secara umum tidak (menganggu proses Pilkada). Hanya saja hal-hal seperti itu memang menyita energi, karena harus ke pengadilan harus sidang, tetapi gimana lagi ini sebuah proses hukum yang sedang berjalan ya sudah," kata Shidqi.

Shidqi mengatakan masalah ini juga bisa menjadi pembelajaran, khususnya dalam pengelolaan badan ad hoc. Seperti acara-acara pelantikan, menjadi pembelajaran bagi KPU khususnya yang berada di Kabupaten/kota dalam memanage acara besar.

"Itu kan persoalan manajemen acara, logistik acara yang besar. Ya pelantikan dengan jumlah 25.000 orang, dijam dan hari yang sama. Nah ini saya kira jadi pembelajaran agar pengelolaan kedepan lebih baik dan termanage. Baik prosedur pengadaan maupun prosedur pendistribusian barangnya, makanan dan sebagainya. Komunikasnya juga, ini jadi pembelajaran lah dalam mengelola kegiatan besar," ucap Shidqi.

Diketahui PT Jujur Kinarya Projo selaku vendor menggugat dua pejabat KPU Sleman, yaitu Ketua KPU Sleman, Ahmad Baehaqi, dan Pejabat Pembuat Komitmen KPU Sleman Meirino Setyaji. Gugatan perdata diajukan di Pengadilan Sleman dengan nomor perkara 73/Pdt.G/2024/PN Sleman, Rabu (24/4/2024).

"Gugatan perbuatan melawan hukum serta ganti kerugian. Ada kerugian materil dan imateril," kata kuasa hukum PT Jujur Kinarya Projo, Kunto Wisnu Aji.