ICM Laporkan Kelakuan Yasonna Laoly ke Buya, Sinta Wahid dan Gus Mus
Aktivis ICM menunjukkan empat surat laporan tentang Menkumham Yasonna Laoly, Yogyakarta, 20 Januari 2020. IDN Times/Pito Agustin Rudiana
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Yogyakarta, IDN Times – Kelompok aktivis anti korupsi, Indonesia Court Monitoring (ICM) hari ini, Senin (20/1) mengirimkan surat kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo atas kelakuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly.
ICM melaporkan Yasonna atas dugaan benturan kepentingan publik dan politik kepada Presiden karena hadir saat konferensi pers tim hukum PDI Perjuangan atas kasus PAW anggota DPR RI Harun Masiku.
Selain mengirim surat ke Presiden, ICM juga mengirimkan kepada tiga sosok yang dianggap sebagai guru bangsa.
Baca Juga: ICM: Yasonna Pilih Mundur sebagai Menteri atau Dimundurkan Presiden?
1. 3 Guru bangsa ini yang memberikan wejangan kepada Presiden Jokowi
Antara FotoTiga guru bangsa adalah Ahmad Syafi’i Maarif, Mustofa Bisri, dan Sinta Nuriyah Wahid.
“Tiga sosok ini yang bertemu dan memberi wejangan kepada Jokowi,” kata Direktur ICM, Tri Wahyu saat pengiriman surat di Kantor Pos Besar Yogyakarta, Senin (20/1).
Tri Wahyu berharap, tiga guru bangsa tersebut akan mengingatkan dan memberi masukan kepada Presiden Jokowi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Mestinya wejangan itu dilaksanakan sejak dulu,” kata Tri Wahyu.
2. ICM: Yasonna lakukan pelanggaran berat
Menkumham Yasonna Laoly di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis 9 Januari 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)ICM menilai tindakan Yasonna merupakan pelanggaran berat yang semestinya Jokowi harus segera mencopot dari jabatannya.
“Sudahlah Yasonna, kalau anda memilih menjadi petugas partai, silakan mundur dari jabatan menteri. Atau dimundurkan oleh Presiden,” kata Tri Wahyu.
Lebih baik, lanjut dia, jabatan menkumham diisi siapa saja anak bangsa yang memilih menjadi menteri yang mau berpikir untuk Indonesia. Bukan untuk dirinya sendiri, golongan, atau pun pihak tertentu.
3. Yasonna harus memilih menjadi menteri atau kader partai
Koordinator JCW, Baharuddin Kamba. IDN Times/Febriana SintaHal senada disampaikan oleh Koordinator Jogja Coruttion Watch (JCW), Baharuddin Kamba. JCW menilai tindakan kader PDI Perjuangan ini dapat menjadi preseden buruk bagi rezim Jokowi - Ma'aruf Amin.
" Sulit rasanya jika seorang menteri dari parpol mengatakan tidak punya konflik kepentingan atas kadernya yang bermasalah dengan hukum. Meskipun hanya hadir dalam sebuah konferensi pers, ujar Baharuddin Kamba dalam keterangan tertulisnya kepada IDN Times.
Jogja Corruption Watch (JCW) meminta kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna Laoly untuk memilih salah satu jabatan. Jika Yasonna lebih berat memilih kepada tugas partai, maka harus legowo untuk non aktif sebagai Menkumham RI.
Baca Juga: Kehadiran Menkum HAM Yasonna di Jumpa Pers PDIP Soal OTT Jadi Sorotan
