Penggiat Anti Korupsi Jogja Laporkan Tiga Jaksa ke Komisi Kejaksaan RI

Ketiga jaksa Kejati DIY tersebut diketahui menjadi saksi Idham Samawi selaku penggugat dalam persidangan perkara perdata bernomor 46/Pdt.G/2018/PN Bantul, yang digelar  pada 15 Oktober 2020 di PN Bantul.

Idham Samawi menggugat secara perdata terhadap negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Pemda Bantul selaku tergugat diwakili jaksa pengacara negara dari Kejaksaan Negeri Bantul selaku kuasa hukum tergugat.

Tri Wahyu menjelaskan ada tiga jaksa Kejari Bantul sebagai kuasa hukum tergugat sesuai Keputusan Bupati Bantul Nomor 341 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Kuasa Hukum/ Pengacara Pemkab Bantul mendampingi Bupati Bantul dalam Perkara Perdata melawan penggugat.

“Tapi yang tiga jaksa dari Kejati DIY malah menjadi saksi penggugat,” kata Tri Wahyu dalam siaran pers yang diterima IDN Times, Senin (26/10/2020). 

Menurut GAKY,  ketiganya diduga melanggar UU Kejaksaan RI 16 tahun 2004 dan
Peraturan Jaksa Agung RI NOMOR PER–014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. 

Berdasarkan Pasal 30 ayat 2 UU Kejaksaan tentang tugas dan wewenang jaksa disebutkan, bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Sementara pada Pasal 3 Bab II Perilaku Jaksa Bagian Kesatu tentang Kewajiban dari Peraturan Jaksa Agung disebutkan kewajiban jaksa kepada negara adalah bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sedangkan Pasal 7 Bagian Kedua tentang Integritas disebutkan, dalam melaksanakan tugas profesi jaksa dilarang memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun.

Nama dan posisi ketiga jaksa tersebut diketahui GAKY, karena muncul dalam halaman 30 Putusan Perdata PN Bantul Nomor: 46/Pdt.G/2018/PN Btl tanggal 15 Oktober 2020. Selain nama mereka juga terdapat dalam rilis resmi kuasa hukum penggugat tertanggal 16 Oktober 2020 yang mencantumkan nama ketiga jaksa Kejati DIY.

“Kami berharap Komisi Kejaksaan RI segera memproses laporan ini demi tegaknya UU Kejaksaan RI dan Kode Perilaku Jaksa,” kata Tri Wahyu.

Dia juga mengingatkan peran Komisi Kejaksaan RI untuk menjaga kehormatan dan martabat jaksa sebagai alat negara hukum demokratis terkait penegakan hukum bersih dan berkeadilan.

“Dan benar-benar sebagai abdi rakyat. Bukan alat kepentingan pribadi dan golongan tertentu,” kata Tri Wahyu menegaskan.