Pemkot Jogja Hadirkan Loket Konsultasi Hingga Aduan APK di MPP

Budi menyebutkan loket tersebut akan ada di MPP Kota Yogyakarta selama masa kampanye hingga Februari 2024. Pihaknya mengungkapkan loket ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan konsultasi terkait lokasi, kesulitan dalam pengajuan permohonan melalui aplikasi, bahkan masyarakat dapat melakukan aduan terkait pemasangan reklame atau baliho yang belum mendapatkan izin pasang.

“Sebenarnya untuk aduan itu di bawah Bawaslu dan KPU, namun kami tetap menerima aduan dari masyarakat dan melakukan koordinasi dengan mereka. Karena memang itu wewenang Bawaslu dan KPU kemudian penegakannya oleh Satpol PP,” lanjutnya.

Diharapkan Budi, dengan adanya loket konsultasi ini, pesta demokrasi pada tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan tertib oleh seluruh pihak agar Kota Yogyakarta terlihat estetik, bersih, indah dan tertib. Dijelaskannya kewenangan DPMPTSP juga terbatas pada saat pemberian stiker.

“Harapannya pelaksanaan kampanye bisa sesuai regulasi sesuai dengan yang sudah disepakati, baik pemasangannya, kontennya kemudian juga durasi waktunya. Kita (DPMPTSP) selesai pada saat pemberian stiker, ketika nanti tidak sesuai regulasi yang pada saat dia mengupload akan ada justifikasi. Itu sudah resiko yang bersangkutan kalau KPU dan Bawaslu memberi justifikasi,” jelasnya.

Dijelaskan Budi, dalam pengajuan permohonan, jika telah disetujui pemohon akan menerima stiker penanda sejumlah reklame yang diajukan. “Harapannya, nanti satu stiker dipakai untuk satu baliho. Kita berikan sesuai dengan pengajuan mereka kalau pemasangannya tidak sesuai ya sudah resiko mendapat peringatan bahkan pelepasan oleh Satpol PP,” tambahnya.

Dalam Perwal yang sudah dikeluarkan juga mencantumkan secara detail lokasi yang dilarang untuk pemasangan APK, seperti sepanjang Sumbu Filosofi, beberapa kawasan heritage di Kota Yogyakarta seperti bangunan di Pojok Beteng Kraton, Plengkung Gading, Plengkung Wijilan. Kemudian juga Komplek Pemandian Tamansari, Kawasan Istana Kraton Yogyakarta, Kawasan Istana Kadipaten Pura Pakualaman, Situs Warungboto, Taman Adipura serta Alun-Alun Utara dan Alun-Alun Selatan. 

Selain itu juga beberapa ruas jalan antara lain Jalan Jendral Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Margomulyo, Jalan Malioboro, Jalan Margo Utomo, Jalan Pangurakan, Jalan Sultan Agung, Jalan Simpang Empat Pasar Sentul sampai ke Simpang Tiga Jalan Gajah Mada, seputaran halaman Pakualaman, Jalan Panembahan Senopati, serta Jalan KH. Ahmad Dahlan. “Fasilitas umum dan ruang publik juga dilarang untuk pemasangan, baik itu di area sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, puskesmas, ruang terbuka hijau hingga jembatan juga tidak boleh,”  jelas Budi.

Salah satu simpatisan partai politik Yan Dwi Rustanto (45) mengaku mengalami kendala dalam pengajuan permohonan melalui aplikasi. Pihaknya merasa terbantu dengan adanya loket konsultasi. “Cukup terbantu karena memang ada yang saya bingungkan dan sekarang jadi lebih jelas sih harus seperti apa dan lokasi-lokasi yang dilarang,” ungkapnya.