MPBI DIY Gelar Aksi Tolak Permenaker 5/2023 dan UU Ciptaker

27 Mar 2023, 15:12 WIB

Aksi MPBI DIY menolak UU Ciptaker di halaman kantor Disnakertrans DIY, Senin (27/3/2023). (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Sleman, IDN Times - Massa aksi yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (MPBI DIY) menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU) dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 5 tahun 2023. Aksi digelar di halaman Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans DIY), Senin (27/3/2023).

Baik Perppu Ciptaker maupun Permenaker Nomor 5 tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global, dinilai tidak berpihak kepada buruh. MPBI DIY menolak diberlakukannya aturan tersebut.

1. Minta Permenaker 5/2023 dan UU Ciptaker dicabut

Ilustrasi. Aksi MPBI DIY menolak UU Ciptaker di halaman kantor Disnakertrans DIY, Senin (27/3/2023). (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Koordinator MPBI DIY, Irsad Ade Irawan mengatakan MPBI DIY kecewa berat dan merasa telah dikhianati oleh Pemerintah dan DPR RI. "Kami menyatakan sikap untuk menolak dan mencabut UU Cipta Kerja yang disahkan secara cacat formil dan konstitusional. Cabut dan tolak penerapan Permenaker 5/2023," ujar Irsad.

Irsad menyoroti untuk Permenaker 5/2023 berpotensi bisa memotong upah buruh hingga 25 persen. Meski harus ada kesepakatan buruh, namun menurut Irsad tetap saja aturan ini ada celah yang merugikan buruh.

"Intinya kesepakatan itu bisa berat sebelah, karena ada tekanan, ancaman PHK dan lain-lain," ungkap dia.

2. Tidak memiliki dasar yang jelas

Aksi MPBI DIY menolak UU Ciptaker di halaman kantor Disnakertrans DIY, Senin (27/3/2023). (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Permenaker ini dinilai juga tidak tepat, karena dinilai bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Irsad mengungkapkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, maupun Peraturan Pemerintah (PP) tidak disebutkan adanya pemotongan upah, misal dikarenakan adanya ancaman perang atau berorientasi ekspor ke Amerika, Eropa.

Sementara untuk UU Ciptaker, tidak ada kegentingan yang memaksa sebagai landasan dikeluarkannya 'Perppu Cipta Kerja'. Pemerintah hanya mengatakan adanya ancaman potensi resesi ekonomi global di tahun 2023. Namun klaim tersebut tanpa didasari pada suatu kajian ilmiah yang komprehensif.

"Lalu secara substansi jelas masih seperti yang lalu, UU Ciptaker yang baru ini bagi kami sekadar copy paste atau memfotokopi UU Ciptaker yang sudah kami tolak. pada pokoknya UU Ciptaker akan merugikan kami dari sisi masalah pesangon, PHK, kontrak, kemudian sistem outsourcing, kemudian juga mengurangi hak cuti kami," kata Irsad.

3. Tanggapan Disnakertrans DIY

Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadi. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Menanggapi tuntutan buruh tersebut, Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadi mengungkapkan Disnakertrans DIY memahami kekhawatiran para buruh. Disnakertrans DIY akan memastikan berjalannya Permenaker tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang ada. Ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi perusahaan untuk menerapkan Permenaker tersebut.

"Bahwa industrinya harus industri padat karya, di atas 200 orang (pekerja). Kemudian kedua adalah tujuan ekspornya sesuai dengan Permenaker adalah hanya negara Amerika dan Eropa, ketiga dalam hal ini terdampak ekonomi global," ujar Aria.

Aria menyebut untuk perusahaan di DIY ada yang memenuhi kriteria tersebut. Meski begitu, hingga hari ini belum ada perusahaan yang mengajukan. Untuk pengajuan tersebut juga ada sejumlah verifikasi juga.