Menpan RB, Tjahjo Kumolo Larang Pegawainya Memakai Cadar di Kantor

Tjahjo mengatakan, dirinya mengizinkan umat muslim untuk mengenakan jilbab atau peci bagi laki-laki. Tapi tidak diperbolehkan pemakaian cadar.

"Tapi, kalau sudah pakai cadar, gimana mau melihatnya?. Tapi itu masing-masing. Kalau saya lho ya di peraturan Menpan selama di kantor jangan pakai cadar. Kalau mau pakai cadar ya di luar kantor," tegas Tjahjo.

Sementara, untuk celana cingkrang yang turut ramai diperbincangkan, Tjahjo menyatakan di kementerian yang dipimpinnya justru tidak ada aturannya.

"Kalau cingkrang kita tidak mengarah ke sana," tambah Tjahjo.

Di satu sisi, Tjahjo sepakat dengan larangan yang disampaikan Fachrul Razi, bahwa larangan penggunaan cadar dimaksudkan untuk penataan atribut dan keleluasaan kerja.

"Bagaimana saya mau ketemu Anda, (tapi) pakai cadar?" kata Tjahjo.

Namun, ditegaskannya bahwa aturan pelarangan pengenaan cadar ini pasti akan berbeda-beda di tiap-tiap instansi atau lembaga. Tergantung aturan yang dibuat.

Selain itu, pihaknya tidak akan memberikan imbauan mengenai aturan pelarangan cadar untuk wajib diterapkan kepala daerah.

"Gak ada imbauan, masing-masing kepala daerah, kepala instansi, punya kewenangan untuk mengatur," tandasnya.

Sementara Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur soal pelarangan pemakaian cadar bagi ASN di Pemda DIY atau kabupaten. 

"Belum ada, kita gak pernah ngurusi itu," kata Sultan singkat.

Tata cara berpakaian ASN telah diatur dalam Perpres no.71 tahun 2018. Dalam Perpres disebutkan pakaian ASN saat acara resmi seperti upacara, acara kenegaraan, dan lainnya.

Untuk pakaian ASN sehari-hari aturannya terdapat dalam Pasal 4 ayat 5 yang menyebutkan, aturan tersebut diatur oleh masing-masing lembaga atau kementerian.

Untuk Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, aturan pakaian dinas ASN diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan pemerintah daerah.

Berikut aturan penggunaan pakaian sehari-hari ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri serta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam Pasal 12A Permendagri No.6 Tahun 2016:

(1) Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Kementerian
Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 2:
a. Hari Senin dan Selasa menggunakan PDH warna
khaki;
b. Hari Rabu menggunakan PDH Kemeja Warna Putih,
celana/rok hitam atau gelap;
c. Hari Kamis dan Jumat menggunakan PDH
Batik/Tenun/Pakaian khas daerah