Yogyakarta, IDN Times - Kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, diklaim sepi kunjungan selama libur lebaran 2021 ini. Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi menyebut, bahkan angka kunjungan belum mampu menyentuh seribu per hari.
"Selama libur lebaran sangat turun drastis, per hari berkisar antara 500-700 per hari. Mulai ada kenaikan malam minggu ini, tapi juga masih belum tinggi masih kurang dari 1.000 per hari," kata Heroe dalam keterangannya, Minggu (16/5/2021) malam.
Heroe menyebut, merosotnya jumlah kunjungan dikarenakan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro sejak awal 2021 lalu.
Sebelum penerapan PPKM mikro, jumlah kunjungan di Malioboro pada tahun 2020 lalu meski sama-sama telah masa pandemi COVID-19, bisa mencapai 2.000-3.000 per hari. Pada akhir pekan bisa sampai 4.000-5.000 orang per hari.
"Tetapi selama masa PPKM memang jumlah masih belum mencapai seperti tahun 2020 saat pendemi. Hal itu karena memang masa PPKM mikro perjalanan luar kota juga sangat kecil. Sehingga otomatis jumlah kunjungan dan orang yang menginap di hotel sangat rendah," papar Heroe.
Dampak PPKM mikro pada angka kunjungan di Malioboro seakan diperparah dengan penerapan pengetatan dan peniadaan mudik yang berlaku efektif sejak 22 April lalu.
Menurut Heroe, terhitung hanya ada 272 orang yang mudik ke Kota Yogyakarta.
"Jadi memang masa PPKM mikro dan libur lebaran sektor pariwisata dan pendukungnya seperti hotel, destinasi wisata, kuliner dan oleh-oleh mengalami pukulan yang cukup besar," ucap Heroe.
"Hampir semua pelaku wisata di Kota Yogyakarta menyampaikan tentang lesunya industri wisata maupun transaksi di Malioboro dari PKL maupun pertokoan serta oleh-oleh," tutupnya.
Terpisah, Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad menyebut telah mengerahkan personelnya untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan di 37 objek wisata, tersebar di Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo.
Alhasil, didapati 878 pelanggaran sepanjang 13-15 Mei 2021. "Pelanggaran banyak tidak mengenakan masker," kata Noviar ketika dikonfirmasi, Minggu (16/5/2021).
Mereka yang melanggar ini, tambah Noviar, tak luput dari penjatuhan sanksi. Yakni berupa penyitaan KTP, pembinaan dan pembuatan surat pernyataan supaya tak mengulang kesalahan serupa.
"Ditemui wisatawan dari luar DIY, kebanyakan dari Jawa Tengah," tutur Noviar.
Noviar menyebutkan, dibutuhkan kerja keras untuk monitoring pengunjung di lokasi-lokasi wisata. Bukan perkara gampang ketika berhadapan dengan masalah timbulnya kerumunan atau abai penjarakan fisik.
Persoalan ini kerap kali dijumpai di destinasi wisata yang ramai dikunjungi wisatawan, seperti pantai.
"Kalau di titik yang padat contohnya di Pantai Glagah itu ramai lokasinya ya kerumunan susah dihindari. Terutama kerumunan dalam satu keluarga," tandas Noviar.