KPU DIY Ingatkan Komisioner dan Penyelenggara Ad Hoc Patuhi Kode Etik

Salah satu upaya pencegahan sejak dini menurut Hamdan adalah melakukan rekrutmen petugas penyelenggara pemilu tingkat kecamatan (PPK) dan tingkat TPS (PPS) dengan serius.

“Rekrutmen ini jadi kunci tahap pertama. Betul-betul dipelajari orangnya. Bersih, independen, berintegritas,” kata Hamdan.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomer 16 Tahun 2019, rekrutmen PPK dimulai 15 Januari 2020 -14 Februari 2020. Sedangkan PPS pada 15 Februari 2020 – 14 Maret 2020. Keduanya bertugas hingga 30 November 2020.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU terikat dengan kode etik dan kode perilaku. Aturan tersebut diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomer 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Tak hanya KPU, aturan tersebut juga mengikat bagi Bawaslu maupun DKKP sendiri agar bertindak profesional dan berintegritas.

“Kami akan menggelar pelatihan-pelatihan (bagi PPK dan PPS,red) dan akan selalu kami ingatkan kode etik penyelenggara pemilu ini,” kata Hamdan.

Beberapa poin larangan yang diatur dalam aturan tersebut antara lain larangan penyelenggara pemilu menerima uang maupun barang dari peserta pemilu, calon peserta pemilu, termasuk anggota dewan.

“Juga akan kami ingatkan untuk tidak boleh bertemu dengan peserta pemilu yang sedang melakukan pilkada,” kata Hamdan.

Larangan pertemuan itu untuk menghindari timbulnya kesan publik adanya keterpihakan terhadap peserta pemilu atau pilkada tertentu.

Langkah ketiga adalah melakukan pengawasan internal di semua level, baik di KPU kabupaten maupun badan penyelenggara ad hoc. Upaya tersebut merupakan tindakan pencegahan.

“Kalau terjadi (pelanggaran,red), ya harus ambil langkah,” kata Hamdan. Berdasarkan aturan DKKP, sanksi yang diberikan kepada pelanggar meliputi teguran, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap.