Yogyakarta, IDN Times - Produk minyak goreng subsidi dengan merek MinyaKita akhir-akhir ini sulit didapatkan di pasaran. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil VII pun turut menyoroti permasalahan tersebut.
Kepala Bidang Penegakan Hukum KPPU Kanwil VII, Kamal Barok, mengingatkan kepada pelaku usaha agar tidak ada praktik tying minyak goreng. "Selain melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 juga memberatkan masyarakat," kata Kamal, Rabu (8/2/2023).
Praktik tying ini dicontohkan Kamal, penjualan MinyaKita dengan mewajibkan atau mengharuskan pembeli juga melakukan pembelian produk lain seperti margarin atau yang lainnya. Kamal mengingatkan, kondisi kelangkaan pasokan jangan dijadikan kesempatan untuk mengambil keuntungan dengan cara tidak fair (adil), termasuk dengan tying.
“Pelaku usaha jangan melakukan praktik tying, dengan mewajibkan pembeli untuk membeli produk kedua atau ketiga dan seterusnya karena hal tersebut melanggar undang-undang,” ujarnya.
Praktik tying tersebut disebut Kamal secara ekonomi sama saja, sama-sama mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kalau menaikkan harga, mendapatkan kenaikan laba secara langsung, kalau tying menaikkan omzet penjualan yang berujung laba meningkat juga.
“Perlu dibedakan antara bundling dan tying. Bundling adalah penjualan dalam satu paket namun pembeli masih memiliki kebebasan untuk membeli produk satuannya, artinya pembeli masih bisa membeli satuan barang dan tidak ada kewajiban membeli dalam satu paket tersebut,” kata Kamal.
Adapun tying adalah praktik penjualan produk pertama dengan mewajibkan konsumen membeli produk kedua, ketiga, dan seterusnya. Jika tidak membeli produk kedua atau ketiga maka tidak dapat membeli produk pertama, dan tidak ada alternatif lainnya.
Pihak KPPU Kanwil VII juga terus memberikan edukasi kepada pihak terkait. "Agar tetap kondusif khususnya dalam pengendalian ketersediaan pangan dan harga bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat, termasuk minyak goreng," ujar Kamal.