Kejari Tahan Anak Eks Bupati Sleman, Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata

Dalam konstruksi perkara yang diungkap penyidik, Kabupaten Sleman pada 2020 menerima dana hibah pariwisata dari Kementerian Keuangan RI sebesar Rp68,5 miliar. Dana tersebut diberikan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan terhadap sektor pariwisata.

Program hibah itu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07/2020 serta Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 yang kemudian diubah melalui Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020.

"Bahwa dari hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Sleman, ditemukan perbuatan aktif dari tersangka RA dalam pengelolaan dana hibah pariwisata di Kabupaten Sleman tahun 2020," terang Bambang.

Kata Bambang, RA diduga melakukan pengondisian proposal yang diajukan kelompok masyarakat sebagai calon penerima hibah hingga akhirnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sleman.

Bambang menambahkan, penyidik menduga perbuatan Raudi pada saat itu dilakukan bersama ayahnya, Sri Purnomo sebagai Bupati Sleman periode 2010-2015 dan 2016-2021. Pengadilan Tipikor Yogyakarta pada April 2026, Sri Purnomo dijatuhi vonis 6 tahun pidana penjara untuk kasus ini.

Bambang melanjutkan, akibat perbuatan Raudi, negara disebut mengalami kerugian keuangan sebesar Rp10.952.457.030. Nilai kerugian tersebut berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPKP Perwakilan DIY tertanggal 12 Juli 2024.

Atas perbuatannya, RA disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, penyidik juga menerapkan pasal subsidair, yakni Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, RA langsung ditahan untuk kepentingan penyidikan. Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas IIA Yogyakarta berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT/-01/M.4.11/FD.2/06/2026 yang diterbitkan Kepala Kejari Sleman pada 22 Juni 2026.