Ingub Diteken, Pengetatan Kegiatan Masyarakat Berlaku di Seluruh DIY

Instruksi gubernur ini, kata Aji, mengatur sejumlah hal. Isinya, kurang lebih menyesuaikan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) yang mengatur PPKM.

Kendati, Instruksi Gubernur DIY ini disertai sedikit modifikasi. Seperti pada poin pertama yang memuat aturan tentang penerapan kerja dari rumah (WFH) 50 persen. Sementara dalam Mendagri disebutkan 75 persen.

"Dengan pertimbangan bahwa jumlah pegawai di instansi, baik itu OPD, serta swasta selama ini menggunakan sistem menghitung pegawai itu minimal. Sehingga kalau kita menggunkan 25 persen (pegawai) masuk, maka pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak optimal," papar Aji.

Poin pada Ingub berikutnya, adalah pemberlakuan pembelajaran jarak jauh untuk semua jenjang satuan pendidikan.

"Lalu, sektor-sektor esensial tekrait dengan kebutuhan sembako dan lain-lain, itu boleh beroperasi 100 persen tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan," ujar Aji membacakan poin ketiga pada ingub.

Poin keempat mengatur dua hal, pertama yakni kegiatan resto dan kafe. Makan minum di tempat dibatasi maksimal 25 persen dari kapasitas pengunjung.

"Yang lain dilayani dengan pesan antar atau dibawa pulang," ucap Aji.

Selanjutnya, adalah pembatasan jam operasional pada pusat perbelanjaan. Mall, pasar tradisional, dan lain sebagainya diizinkan beroperasi maksimal hingga pukul 19.00 WIB.

"Poin berikutnya, bagi pelaksanaan pembangunan konstruksi, kita bolehkan operasi secara penuh namun dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat," tegas Aji.

Pembatasan kapasitas selain itu juga berlaku untuk seluruh tempat ibadah. Diinstruksikan, tak sampai melebihi 50 persen.

Poin selanjutnya menginstruksikan soal penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di wilayah masing-masing.

Poin kedelapan atau terakhir ini menyebutkan perintah kepada kepala Pemerintah Desa/Kalurahan untuk ikut andil dalam upaya pencegahan penularan virus Corona.

"Pada intinya, kalau dari sisi isinya, seluruh isi dari instruksi menteri (PPKM) itu diteruskan oleh instruksi gubernur, tetapi untuk DIY ditambah dengan kearifan lokal," ujar Aji.

Kearifan lokal dalam artian penerapan pembatasan akses sosial di tingkat kelurahan, desa, dusun, hingga RT/RW layaknya saat masa awal pandemi COVID-19 Maret 2020 lalu.

"Kita mohon pada bupati/wali kota untuk memerintahkan pemerintah desa, kelurahan, kalurahan (desa di kabupaten) untuk melakukan pencegahan COVID-19 di wilayah masing-masing seperti pada saat kita dulu baru memasuki Covid yang pertama. Yang waktu itu kita malah disebut pak Presiden bisa menjadi tempat yang manajemen Covid-nya terbaik," urai Aji.

Instruksi gubernur ini, menurut Aji, berlaku tanggal 11 hingga 25 Januari 2021.

"Kita persilakan bupati/wali kota (di DIY) untuk menindaklanjuti (Ingub) ini, bisa dalam bentuk instruksi, bisa dalam peraturan, bisa dalam edaran," tandasnya.