Yogyakarta, IDN Times - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan perangkat desa wajib netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Perangkat desa bisa saja mendapat sanksi jika tidak netral.
"Saya sudah men-declare (deklarasikan) bahwa perangkat desa harus netral," ujar Sultan, di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (21/11/2023).
Sultan mengungkapkan jika aparat desa tidak menjunjung netralitas di tahun politik ada konsekuensi yang harus ditanggung. Meski begitu, Sultan belum menjelaskan secara detail apa sanksi yang diberikan.
"Konsekuensi itu nanti akan kita pikirkan, tapi jangan sekarang. Nanti dikira kami mengancam, nanti salah lagi. Jadi itu saja, yang penting semua bisa melaksanakan dan konsisten untuk memegang kesepakatan kita bersama," kata Sultan.
Raja Keraton Yogyakarta tersebut saat disinggung munculnya deklarasi dukungan oleh perangkat desa dari berbagai daerah di Indonesia, kepada pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/11/2023), Sultan enggan berkomentar. Menurutnya hal tersebut urusan peserta Pemilu.
"Saya tidak bisa berkomentar ya. Itu urusan peserta Pemilu, tapi saya sudah mendeklarasikan bahwa perangkat desa harus netral. Itu saja," ungkap Sultan.
Sultan juga menegaskan untuk ASN juga harus netral. Diungkapkannya sudah ada keputusan mengenai netralitas ASN itu. Terpenting ASN harus konsisten dengan netralitas itu.
"Yang penting konsisten saja. Berarti apa, saya pun berani menindak aparat saya. Kan gitu," ujarnya.
Sultan juga mengharapkan deklarasi Pemilu ini dipatuhi oleh semua pihak, mulai dari peserta Pemilu, Pemerintah, KPU dan juga Bawaslu.
"Yang penting masyarakat tetap merasa nyaman dan tenang. Bagaimana dia (masyarakat) bisa berpikir jernih untuk menentukan pilihan," harap Sultan.