Yogyakarta, IDN Times - Forum Cik Di Tiro menggelar aksi tabur bunga sebagai bentuk matinya demokrasi saat kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di depan Gedung Agung atau Istana Kepresidenan Yogyakarta, Senin (15/1/2024).
Forum Cik Di Tiro memulai aksinya dengan long march dari Gedung Muhammadiyah, Jalan Ahmad Dahlan Yogyakarta ke Gedung Agung dengan membawa poster Presiden Jokowi dengan tulisan 'Takziyah Demokrasi Atas Matinya Adab Demokrasi, Penegakan HAM, dan Keadilan Agraria'.
Insiator Forum Cik Di Tiro, Prof. Masduki menilai saat ini kebebasan berekspresi menjadi sesuatu yang mahal. Hal tersebut menjadi wujud matinya demokrasi yang menjadi warisan reformasi.
"Adanya kematian demokrasi. Demokrasi itu warisan reformasi kita. Kita sudah memilih demokrasi sebagai pintu masuk untuk kesejahteraan masyarakat, tapi justru sekarang mengalami krisis luar biasa," ungkap Prof. Masduki.
Prof. Masduki menegaskan gerakan Forum Cik Di Tiro merupakan forum non partisan, tidak terafiliasi dengan salah satu paslon yang berkontestasi. Semangat forum untuk merawat demokrasi substansial. "Dimana sekarang ini mengalami bukan hanya pembusukan, tapi kematian (demokrasi). Yang melakukan justru bukan warga biasa, tapi bagian dari penguasa utama kita," kata Prof. Masduki.
Prof. Masduki berpandangan parpol tidak bisa diharapkan, termasuk ormas telah mengalami konflik kepentingan. Sementara perguran tinggi juga sulit karena terdapat mekanisme kontrol dari kementerian. "Satu-satunya yang bisa adalah masyarakat sipil dan kita masih punya itu," ujarnya.
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional, Usman Hamid menyoroti berbagai permasalahan HAM yang selama pemerintahan Jokowi. Momentum ini sebagai kongres para penyintas yang mengalami ketidakadilan, seperti ketidakadilan agraria hingga politik.
"Ini penting untuk mengonsolidasikan seluruh permasalahan HAM yang terjadi selama pemerintahan Jokowi. Apa benar selama pemerintahan Jokowi tidak melakukan pelanggaran HAM gitu. Itu bisa tercermin di dalam kongres para penyintas pemerintahan Jokowi ini. Entah kebijakan di Wadas, itu kan proyek strategis nasional yang sangat dipaksakan," kata Usman.
Usman juga menyorot berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) lainnya yang dinilainya dipaksakan, seperti PSN di Rempang, di Papua. "Di Halmahera untuk nikel, di Morowali untuk nikel seluruhnya hampir dipaksakan," ujar Usman.