Yogyakarta, IDN Times - Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta menerima dua pengaduan terkait penyaluran bantuan langsung (BLT) tunai bahan bakar minyak (BBM).
Anggota Forpi Yogyakarta, Baharuddin Kamba mengatakan aduan pertama berasal dari warga Kelurahan Suryodiningratan yang mengeluhkan pencoretan nama penerima atau ahli waris sebagai penerima bantuan sosial.
Menurut Kamba, warga Kelurahan Suryodiningratan mengaku mendapat bantuan sosial program sembako, namun penerima terdaftar meninggal dunia dan nama penerima tersebut masih tercatat sebagai penerima bansos sembako saat dicek di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.
“Tetapi, nama penerima tidak masuk sebagai penerima manfaat bansos kenaikan BBM,” katanya.
Sedangkan aduan kedua berasal dari warga di Kelurahan Brontokusuman yang mengaku tidak ada transparansi atau sosialisasi dari pengurus RT/RW setempat terkait penyaluran bantuan sosial untuk kenaikan BBM.
“Kedua aduan ini kami terima hari ini dan akan segera kami tindaklanjuti dengan instansi terkait untuk dicarikan solusi terbaik,” papar Kamba.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Supriyanto mengatakan perubahan penerima bansos ke ahli waris dimungkinkan selama anggota keluarga berada di dalam kartu keluarga yang sama.
“Untuk kasus di Suryodiningratan akan kami laporkan ke pusat, karena kewenangan terkait data memang berada di pusat supaya bisa ditindaklanjuti,” katanya.
Total penerima bantuan sosial terkait dampak kenaikan BBM di Kota Yogyakarta sekitar 22 ribu keluarga penerima manfaat. Bantuan disalurkan melalui tiga kantor pos, yaitu Kantor Pos Yogyakarta, Gondokusuman, dan Muja-Muju.