Fasilitasi Mahasiswa Luar Daerah, KPU DIY Siapkan TPS Lokasi Khusus

Hamdan mengatakan penanggungjawab TPS lokasi khusus adalah kepala lapas, pengurus pondok pesantren, maupun rektor. Problem yang masih dirasakan saat ini adalah jumlah pemilih belum mencerminkan jumlah mahasiswa yang akan menggunakan hak pilihnya.

"Misal satu kampus katakan mahasiswanya 20 ribu, tapi mahasiswa yang memilih tidak banyak. Kita minta kerja sama dari pimpinan institusi, mendorong mahasiswa dari luar daerah yang memutuskan memilih di DIY segera menyampaikan data, agar difasilitasi KPU," ungkap Hamdan.

Pengajuan TPS lokasi khusus ini berdasarkan arahan KPU RI. Untuk satu TPS minimal 100 orang, dan maksimal 300 pemilih. "Kita tidak ingin terlalu kecil (pemilihnya), karena biaya TPS juga besar ya. Kalau hanya 20 orang saja maka kita geser saja di tempat yang lain. Jika di atas 100 pertimbangkan fasilitasi TPS," kata Hamdan.

Saat ini jumlah TPS di lokasi khusus masih di bawah 50 TPS. KPU masih menunggu pengajuan hingga bulan Juni.

Hamdan mengatakan fasilitasi TPS lokasi khusus ini adalah bagian dari evaluasi penyelenggaran Pemilu 2019. Ia menceritakan pada Pemilu 2019, banyak pemilih dari luar kota belum mengurus perpindahan menjelang Pemilu. 

"Harapan kita gak terjadi lagi. Kampus juga punya kalender akademik, sehingga bisa tahu pas tanggal pemilihan apakah di Jogja atau sudah kembali di daerah asal," ujar Hamdan.