Kulon Progo, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, canangkan program Gerbang Segoro, untuk membangun sektor kelautan dan perikanan secara terintegrasi dari hulu sampai hilir. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kulon Progo.
Program ini melibatkan 434 kelompok pembudi daya ikan (pokdakan), 31 kelompok usaha bersama (KUB) nelayan, 24 kelompok pengawas masyarakat (pokmaswas) dan 60 pengolah dan pemasar produk ikan (poklahsar).
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kulon Progo Trenggono Trimulyo memaparkan terdapat tiga tahapan untuk memulai program Gerbang Segoro.
"Tahapan dalam program Gerbang Segoro ini mulai dari penumbuhan, yaitu memperkuat sistem pengembangan usaha perikanan tangkap dan perikanan budi daya secara utuh hulu-hilir melalui penguatan kelembagaan kelompok perikanan, pengadaan prasarana dan sarana produksi, sekolah lapang dan temu usaha," papar Trenggono, Minggu (27/3/2022).
Tahap berikutnya adalah pengembangan, yaitu memperkuat kelembagaan perikanan dalam mengakses informasi teknologi, prasarana dan sarana publik, permodalan serta pengolahan dan pemasaran melalui penguatan kapasitas pelaku atau pengelola dan penguatan hilirisasi produk.
Bagian terakhir adalah tahap kemandirian yaitu meningkatkan nilai tambah produk komoditas perikanan dan pendapatan kelompok perikanan melalui nota kesepahaman bersama (MoU) dukungan pemerintah dan regulasi kebijakan, penguatan permodalan dan kelembagaan, pengembangan jaringan pemasaran, dan pengembangan pusat ekonomi daerah.
"Kami optimistis, program Gerbang Segoro ini mampu mendongkrak produksi perikanan tangkap dan budi daya di Kulon Progo, serta mendongkrak ekonomi masyarakat," katanya dikutip Antara.
Bupati Kulon Progo Sutedjo meminta DKP melakukan kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain dalam rangka percepatan mewujudkan Gerbang Segoro, sehingga dampaknya cepat dirasakan masyarakat, yakni Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Koperasi dan UKM.
"Hal ini mengingat dengan keterbatasan penganggaran Gerbang Segoro melalui APBD Kabupaten, mohon kiranya kepada Paniradya Pati Keistimewaan DIY dapat memberikan dukungan penganggaran melalui dana keistimewaan, baik melalui bantuan keuangan khusus (BKK) kabupaten maupun BKK desa," katanya.