Disdikpora DIY: Jogja Cukup Siap Lakukan Belajar Tatap Muka
Yogyakarta, IDN Times - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan kesiapannya membuka kembali sekolah untuk pembelajaran di tengah masa pandemi COVID-19.
"Saya kira kalau diadakan (kegiatan belajar mengajar) tatap muka, Jogja (DIY) cukup siap," tegas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Didik Wardaya kala dikonfirmasi, Sabtu (21/11/2020).
Pernyataan ini menyusul pengumuman Mendikbud Nadiem Makarim soal pemerintah pusat yang memberikan kewenangan pemda menentukan pembelajaran tatap muka selama masa pandemik COVID-19 mulai Semester Genap pada Tahun Ajaran 2020-2021.
Kebijakan ini didasari Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri, yakni Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Yang juga menganulir aturan sebelumnya tentang pemberian izin pembelajaran tatap muka berdasarkan peta zonasi risiko Satgas COVID-19.
1. Tatap muka terbatas
Didik menekankan, masing-masing daerah siap menggelar pembelajaran tatap muka kembali namun secara terbatas. Maksudnya, dengan pola bergiliran dan rombongan belajar (rombel) yang tidak penuh.
"Tatap muka sehari full dengan full siswa kayanya belum memungkinkan. Jadi, nanti kita atur tatap muka terbatas, itu maksimal satu rombel 50 persen. Misal satu kelas 36, berarti maksimal 18 siswa, satu bangku satu siswa," imbuhnya.
Bergiliran, karena jam belajar dibatasi maksimal 3 jam saja dan tanpa istirahat. Dibagi kelas pagi hingga jam 11.00 WIB dan kelas siang mulai setelah pukul 12.00 WIB.
"Misal kita bagi (kelas) dengan (nomor urut siswa) ganjil genap. Kita serahkan ke sekolahnya," kata Didik.
2. Sudah diujicobakan dengan prokes
Didik berujar, konsep kegiatan belajar mengajar (KBM) terbatas ini sudah melewati tahap uji coba sejak September 2020 kemarin dan rencananya dilanjutkan hingga Desember mendatang. Uji coba diberlakukan bagi siswa di tingkat SMA/SMK.
"SMK ketika pelajaran praktik, ketika harus menggunakan satu mesin secara berbarengan, itu pakai standar protokol tidak, pakai masker tidak, nah itu kan bentuk-bentuk uji coba dan sudah dilakukan," paparnya.
Sementara jenjang SMA, kata dia, sekolah selama masa pembelajaran jarak jauh (PJJ) selalu membuka sesi konsultasi. Mereka yang kurang paham diperbolehkan mendatangi sekolah agar memperoleh penjelasan lebih dan tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan.
"Sekolah saat ini sudah membentuk satgas tingkat sekolah, salah satu tugasnya itu memantau penerapan prokes atau adaptasi kebiasaan baru di sekolah," ungkap Didik.
Monitoring berjalan sejak siswa masuk hingga selesai sekolah. Mereka juga bertugas memastikan murid-murid langsung pulang ke kediaman masing-masing saat KBM selesai.
"Kegiatan nongkrong harus kita hindarkan. Menghindari kerumunan itu kan salah satu adaptasi kebiasaan yang harus kita lakukan," kata Didik menegaskan.
3. Tidak memaksa siswa ikut tatap muka
Didik menyebut skema sekolah tatap muka ini sudah siap. Tinggal menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY yang menyesuaikan SKB 4 Menteri.
Setelah itu, SK Gubernur akan ditindaklanjuti dengan perancangan petunjuk teknis (juknis) yang lebih mendetail.
Didik turut memastikan, ke depannya pemerintah tetap akan meminta persetujuan orang tua murid untuk pelaksanaan sekolah tatap muka ini. Artinya, tetap menghargai hak masing-masing individu.
"Karena ada kemungkinan anak yang masih takut ke sekolah. Itu kan harus dilayani, tidak dibiarkan," katanya.
"Tatap muka tetap tidak menghilangkan pembelajaran jarak jauh. Jadi, ini bagian dari blended learning PJJ (dan tatap muka)," tutupnya.