Disdikpora Dinilai Tak Transparan, DPRD Bantul Minta PPDB SMP Diulang

Ketua Komisi D, DPRD Bantul, Enggar Suryo Jatmiko saat berkunjung di Kantor Disdikpora mengatakan dengan adanya tambahan aturan baru banyak orang tua menjadi resah. 

"Kenapa orang tua resah karena aturan baru tersebut sifatnya hanya lisan dari Kepala Disdikpora Bantul kepada stafnya, padahal orang tua siswa sama sekali tidak tahu sehingga anaknya yang memiliki prestasi tinggi bisa gagal masuk sekolah gara-gara ada susulan nilai prestasi non akademik," katanya pada Sabtu (27/6).

Menurutnya aturan tambahan aturan ini telah disosialisasikan Disdikpora sejak satu minggu yang lalu, sayangnya sosialisasi tidak sampai ke orang tua siswa yang baru mengetahui baru mengetahui pada Jumat malam (26/6).

"Yang kita sayangkan itu Kepala Disdikpora tidak transparan dalam melakukan sosialisasi penambahan waktu mengurus penambahan nilai prestasi non akademik. Karena ada tambahan siswa yang sebelumnya dipastikan diterima akhirnya tergusur dengan siswa lain yang nilainya terdongkrak gara-gara penambahan nilai prestasi non akademik," ungkapnya.

PPDB tingkat SMP tahun 2020 ini kata Miko sapaan akrab Enggar Suryo Jatmiko, merupakan PPDB SMP terburuk karena siswa yang berprestasi akademik tergusur dengan siswa yang memiliki pretasi non akademik dengan nilai pas-pasan.‎

Melihat adanya karut marut aturan ini, Komisi D sepakat agar PPDB SMP diulang dan dilakukan secara transparan.‎

"Mosok membuat aturan tambahan baru sifatnya hanya lisan dan hanya disampaikan oleh kepala dinas kepada stafnya. Dan ketika ditanya sudah disosialisasikan lewat media sosial ternyata tidak tahu nama akun media sosialnya," terangnya.