Denny Indrayana Persoalkan Keabsahan Pencalonan Gibran Rakabuming Raka

Denny mengatakan apabila seorang calon wakil presiden sejak awal dinilai cacat dalam pencalonan karena tidak memenuhi persyaratan, maka konsekuensinya adalah pembatalan atau diskualifikasi sebagai calon. "Yang kita minta adalah pembatalan, diskualifikasi sebagai calon Wakil Presiden, karena sedari awal tidak memenuhi syarat pendidikan SMA atau sederajat," ujar Denny, di Yogyakarta, Senin (14/9/2026).

Dia menilai persoalan tersebut berbeda dengan proses impeachment yang berkaitan dengan pemberhentian pejabat yang sudah menduduki jabatan. Ia menilai ada sejumlah aturan yang diakali, dan akhirnya dirinya memutuskan untuk mengadvokasi persoalan itu agar tidak dibiarkan.

Menurutnya, terdapat ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur persyaratan bagi calon yang menempuh pendidikan di luar negeri. Denny menyoroti Pasal 18 Ayat 3 yang menurutnya berkaitan dengan bukti tamat pendidikan SMA untuk mengakali aturan. Dalam poin tersbeut berbunyi; Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Denny menyadari adanya pihak yang mempersoalkan permohonan tersebut karena dianggap sudah terlambat secara prosedural. Namun, dia berpendapat aspek prosedural tidak semestinya menghalangi pemeriksaan substansi jika terdapat persoalan konstitusional yang perlu diselesaikan.

Dia merujuk pada putusan MK dalam perkara di Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Menurut Denny, perkara tersebut menjadi contoh bahwa persoalan batas waktu tidak serta-merta menghilangkan kewenangan untuk memeriksa cacat pencalonan.

"Kalau dikatakan sudah dua tahun, mau dua tahun, dua bulan sama-sama terlambat. Toh MK kemudian menunjukkan mereka ingin menegakkan keadilan konstitusional," katanya.

Denny mengatakan permohonan tersebut telah diajukan ke MK pada Kamis, 10 September 2026. Dia berharap MK membuka ruang persidangan agar persoalan yang diajukan dapat diperiksa secara terbuka.

"Kami bermohon, berharap, agar Mahkamah membuka ruang persidangan supaya ini jelas, karena waktunya hanya 14 hari kerja," ujar Denny.

Denny juga menanggapi anggapan masyarakat yang menyebut langkah hukum tersebut memiliki motif politik atau merupakan persoalan turunan dari konflik terhadap Presiden ke-7 Joko "Jokowi" Widodo. Dia mengatakan tudingan mengenai motif seharusnya tidak menjadi fokus. Menurutnya, persoalan tersebut bisa diselesaikan secara sederhana dengan menunjukkan dokumen yang dipersoalkan.

"Kalau teman-teman netizen, atau kelompok yang menyoalnya secara tidak substantif, sederhana saya menjawabnya, tunjukkan saja bukti tamat pendidikannya SMA-nya kami berhenti," katanya.

Denny menegaskan dirinya tidak secara khusus meminta ijazah SMA Gibran. Dia meminta bukti atau dokumen yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan SMA yang ditempuh di luar negeri. "Saya tidak minta ijazah SMA. Saya minta surat keterangan penyetaraan UTS Insearch itu, mana dasarnya, sehingga keluar surat keterangan itu," ujarnya.

Denny menyebut dirinya juga menunjukkan dokumen pendidikan ketika memperoleh gelar dari luar negeri. Karena itu, dia meminta hal serupa dilakukan untuk menjelaskan persyaratan pendidikan Gibran. "Sepanjang tidak ada, jangan menyoal kami. Anda yang memperpanjang persoalan," kata Denny.