BRI Pacu Solusi Pembiayaan di Tengah Tingginya Ketimpangan Hunian DIY
BRI mendominasi penyaluran Kredit Program Perumahan nasional dengan kontribusi 52,2 persen, menjadi motor pembiayaan inklusif di tengah ketimpangan kepemilikan rumah yang tinggi di DIY.
Sepanjang Januari–Februari 2026, BRI menyalurkan KPP senilai Rp2,30 triliun kepada 17.443 debitur atau 28,75 persen dari target tahunan Rp8 triliun, didukung jaringan layanan luas hingga pelosok.
KPP BRI juga menopang sektor riil melalui dukungan bagi pelaku usaha bahan bangunan dan kontraktor kecil, sejalan dengan peran strategisnya dalam Program 3 Juta Rumah pemerintah.
Yogyakarta, IDN Times – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus memperkokoh posisinya sebagai motor penggerak pembiayaan inklusif dalam ekosistem perumahan nasional. Hingga akhir Februari 2026, perseroan tercatat mendominasi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) dengan kontribusi mencapai 52,2% dari total realisasi pembiayaan secara nasional.
Kinerja akseleratif ini menjadi instrumen penting di tengah tingginya ketimpangan ketersediaan hunian (backlog) di berbagai daerah, tak terkecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
1. Situasi kepemilikan rumah di DI Yogyakarta
Berdasarkan data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Susenas BPS, backlog kepemilikan rumah di wilayah tersebut menembus angka 128.423 unit. Krisis kepemilikan ini diperparah dengan tingginya harga lahan di kawasan padat. Mengutip data BPS DIY, hanya 54,25 persen rumah tangga di Kota Yogyakarta yang menempati rumah berstatus milik sendiri—angka terendah dibandingkan kabupaten lain di provinsi tersebut.
Di sisi lain, tantangan perumahan juga mencakup kelayakan hunian. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2025 mencatat masih ada kebutuhan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 56.991 unit.
Baca Juga: Mereset Definisi Sukses Gen Z, Properti Gak Harus Beli
2. Realisasi serapan kuota KPP BRI
Merespons tingginya kebutuhan akan hunian yang layak dan terjangkau tersebut, BRI secara agresif mengoptimalkan serapan kuota KPP yang disubsidi pemerintah. Sepanjang awal Januari hingga akhir Februari 2026, emiten berkode saham BBRI ini telah menyalurkan KPP senilai Rp2,30 triliun kepada 17.443 debitur di seluruh Indonesia.
Realisasi di dua bulan pertama ini merefleksikan pencapaian 28,75 persen dari total target penyaluran KPP BRI tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp8 triliun.
Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menjelaskan bahwa pencapaian target tersebut ditopang oleh kekuatan fundamental perseroan, mulai dari basis nasabah ritel yang masif hingga jaringan layanan yang menjangkau pelosok daerah.
"Dengan demikian, pembiayaan sektor perumahan, termasuk bagi pelaku UMKM di rantai pasok konstruksi, dapat tersalurkan secara lebih merata dan efektif," papar Hery melalui keterangan tertulis yang diterima IDN Times Kamis, (12/03/2026).
3. Dukung Program 3 Juta Rumah
Lebih lanjut, fasilitas KPP tidak hanya dirancang untuk mendongkrak daya beli masyarakat dari sisi permintaan, tetapi juga menjadi injeksi modal kerja bagi sektor riil dari sisi produksi. Pembiayaan ini turut menyasar pelaku usaha bahan bangunan, kontraktor skala menengah-kecil, hingga rantai distributor di daerah.
Integrasi pembiayaan dari sektor hulu ke hilir inilah yang diyakini mampu menciptakan efek berganda, sehingga turut mengakselerasi roda perekonomian dan membuka lapangan kerja di tingkat lokal.
Agresivitas BRI dalam mengorkestrasi pembiayaan perumahan populis ini menuai apresiasi strategis dari pemerintah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa bank pelat merah tersebut memiliki peran krusial dalam mengeksekusi Program 3 Juta Rumah.
“Hingga saat ini, BRI merupakan bank penyalur terbesar KUR Perumahan. Peran dan dukungan BRI tentu sangat strategis dalam memastikan keberhasilan program perumahan rakyat. Terima kasih Pak Dirut, Pak Hery,” ungkap Maruarar.
Ke depan, manajemen BRI berkomitmen untuk terus mengakselerasi penyaluran KPP guna menekan angka backlog di daerah. Ekspansi pembiayaan tersebut dipastikan akan berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, implementasi tata kelola yang baik, serta manajemen risiko yang terukur.
